Tingkat Partisipasi Aparatur Negara dalam Membayar Pajak Masih Rendah
Sabtu, 29 Oktober 2016 22:20 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar, tingkat kepatuhan aparatur negara di Blitar dalam membayar pajak sampai saat ini terbilang sangat rendah. Pasalnya dari total aparatur negara di Blitar sebanyak 32.889, hanya 73 orang saja yang telah melaporkan kekayaannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sedangkan 82 persen sisanya belum melakukan pembayaran sama sekali.
Menurut Kepala KPP Pratama Blitar, Teguh Pribadi Prasetyo, selain aparatur negara, di luar lingkup Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Blitar ada 17.000 pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekitar 5.000 pegawai di bawah satuan kerja Pemerintah Kota dan sekitar 12.000 pegawai Pemerintah Kabupaten Blitar. Sedangkan selain 17.000 itu merupakan aparatur negara di bawah instansi Polri, TNI, dan instansi lainnya seperti imigrasi, kejaksaan, dan pengadilan.
BACA JUGA:
Peringati Hari Uang, KPP Blitar Gelar Donor Darah
Pastikan Penerapan UU Tax Amnesty Lancar, DPR Sidak KPP Blitar
"Untuk lingkup Pemkab dan Pemkot Blitar ada sekitar 17 ribu, sedangkan sisanya dari instansi lain," ungkap Teguh kepada wartawan, Sabtu (29/10).
Selain partisipasi dalam SPT, di jajaran pegawai Pemkab dan Pemkot Blitar tingkat partisipasi mereka dalam mengikuti tax amnesti juga sangat rendah. Data KPP Blitar menyebutkan dari total 32.000 aparatur negara tersebut hanya 44 orang uang mengikuti tax amnesti.
Walaupun nilai tebusan tax amnesti dari aparatur negara di Blitar hampir mencapai Rp. 2 miliar, namun angka itu hanya 5,3 persen dari total perolehan tax amnesti sampai akhir periode dua. "Data kami dari 32 ribu itu hanya 44 orang yang ikut program tax amnesti," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya ...