GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah wali murid SMAN 1 Gresik mendatangi sekolah dalam rangka memprotes pungutan biaya berbentuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), Senin (23/5/2022). Kedatangan mereka didampingi anggota Komisi IV DPRD Gresik, Syaichu Busyiri.
Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik, Syafaul Anam, menemui rombongan itu. Para wali murid beralasan bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun sesuai dengan kebijakan dari Gubernur Khofifah.
BACA JUGA:
- DPRD Gresik Gelar Paripurna Usulan Pimpinan Definitif, Pembentukan Fraksi, dan Rancangan Tatib
- DPRD Gresik Jadwalkan Paripurna Penetapan 4 Pimpinan Definitif
- Anggota Fraksi PDIP DPRD Gresik Dilarang Gadaikan SK untuk Pinjam Uang di Bank
- PKB Tunjuk Syahrul Jadi Ketua DPRD Gresik, Tinggal SK PDIP yang Belum Turun
"Jadi saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh kalau tidak lunas SPP," kata Budi, salah satu wali murid SMAN 1 Gresik.
Ia mempertanyakan kebijakan pembayaran SPP. Padahal, Gubernur telah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
"Anehnya, tadi pak kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Anak saya setiap bulan ditarik Rp250 ribu," ungkapnya.
Menurut dia, kasus serupa sebelumnya juga terjadi. Gara-gara anaknya belum lunas SPP, hampir tidak diperbolehkan ikut ujian.
"Ketika itu saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya anak saya dibolehkan ikut ujian," tuturnya.