Musyawarah Alim Ulama PWNU Jatim di Tuban Telurkan Poin-Poin Penting
Editor: Rohman
Wartawan: Gunawan Wihandono
Kamis, 31 Maret 2022 23:03 WIB
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sejumlah poin penting diputuskan dalam Musyawarah Alim Ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) yang berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
Jalannya musyawarah yang dipimpin Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah, itu membahas perlunyanya memperhatikan akhlak dan etika NU dalam menjalankan roda organisasi.
BACA JUGA:
Maulid Nabi Bersama Puluhan Ribu Muslimat di Pasuruan, Khofifah Ajak Teladani Akhlaq Rasulullah
Hadiri Muslimat NU Bersholawat Bersama Habib Syech, Khofifah: Jamaah yang Konsisten Mendoakan Bangsa
Kick Off Hari Santri Nasional di Pamekasan, Khofifah Beberkan Peran NU untuk Kemerdekaan Indonesia
Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp721 Juta, Eks Kades Sidodadi Paiton Ditahan Kejari Probolinggo
"Maka diinstruksikan agar PWNU Jatim, tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU, dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama’," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Kamis (31/3/2022).
Dalam forum tersebut mempertegas posisi PWNU Jatim untuk tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah apapun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan pesantren.
"Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan presiden, wakil presiden, mendiknas, DPR RI khususnya Komisi VIII, mengenai poin-poin rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Agama Islam," kata kiai yang juga pengasuh Ponpes Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, itu.
Dalam rapat Pleno PWNU Jatim yang diikuti uturan dari badan otonom (Banom) seperti Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, dan seluruh perwakilan dari lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Sementara itu, agenda pembahasan tentang persoalan keumatan dan kebangsaan yang terbagi dalam empat komisi. Yakni, Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Ekonomi dan Kemandirian, dan Komisi Media dan Literasi Dakwah.
"Dari hasil sidang-sidang komisi, akhirnya berhasil diplenokan sebagai hasil akhir dari forum kerja yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program PWNU Jatim hingga akhir kepengurusan 2023. Yakni kepengurusan PWNU Jatim periode 2018-2023 hasil Konferensi NU di Lirboyo Kediri pada Juli 2018," pungkasnya.
Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan dari pertemuan itu ialah sebagai berikut:
Simak berita selengkapnya ...