Walikota Mojokerto Salurkan Hand Traktor Pada Kelompok Petani
Senin, 27 April 2015 14:30 WIB
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah begitu serius ingin mewujudkan cita-cita mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan. Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI melaksanakan pendampingan dan pengawalan agar program ini dapat tercapai.
Satu demi satu masalah yang menghambat upaya peningkatan produksi bahan pangan dicoba untuk diselesaikan antara lain dalam hal penyediaan alat mesin pertanian (alsintan). Seperti yang dilakukan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Komandan Kodim 0815 Letkol Inf Djohan Darmawan yang telah menyerahkan hand traktor roda 2 kepada 10 kelompok tani di Kota Mojokerto.
BACA JUGA:
Petrokimia Gresik di Usia 52 Tahun, Dorong Kemajuan Pertanian dan Industri Kimia Berkelanjutan
Dukung Peningkatan Produksi Padi, Babinsa Lakukan Pendampingan dalam Percepatan Pompanisasi
Jelang Musim Tanam, Dirut Petrokimia Gresik Blusukan ke Distributor dan Kios Pupuk
Simak Cara Mengendalikan Hama Penggerek Tongkol Jagung
Acara serah terima ini dilaksanakan di halaman Koramil Kecamatan Prajurit Kulon di Jalan Surodinawan usai Walikota melaksanakan PSN 60 menit terintegrasi. Turur hadir dalam acara ini, Wakil Walikota Mojokerto Suyitno, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ninis Suyitno, Kepala Dinas Pertanian Hari Moerti, Kapolsek Prajuritkulon, Camat Magersari, Camat Prajuritkulon dan segenap kelompok tani se-Kota Mojokerto.
Walikota Mas’ud Yunus menyambut baik adanya bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung UPSUS swasembada pangan di Kota Mojokerto. Upaya inovatif dalam bidang pertanian sangat diharapkan Walikota mengingat luas lahan untuk persawahan di Kota Mojokerto hanya mencapai 502.425 Ha dengan luas tanam padi sebanyak 1.005 Ha dengan rata-rata produksi sebanyak 6,3 ton / Ha.
Walikota menuturkan ia pernah membaca bahwa di satu daerah ada yang sudah mampu memproduksi padi perhektarnya bisa mencapai 14 ton.
“Kalau perlu Dinas Pertanian mengadakan studi banding ke sana. Karena kalau itu bisa kita lakukan maka pendapatan dan kesejahteraan petani akan meningkat. Sehingga mereka tidak ingin untuk menjual tanahnya untuk kegiatan di luar pertanian,” jelasnya.
Simak berita selengkapnya ...