Puncak Peringatan HBP ke-59 Jatim Dipusatkan di Malang
Editor: Sigit Endra
Wartawan: Catur Andi Erlambang
Selasa, 02 Mei 2023 11:32 WIB
MALANG, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim memusatkan puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-59 di Lapas I Malang hari ini (2/05/23). Heri Azhari memimpin upacara yang berlangsung di lapas dan diikuti seluruh jajaran pemasyarakatan.
Imam Jauhari selaku Kakanwil Kemenkumham Jatim memimpin langsung acara yang berlangsung di Museum Pendjara Lowokwaroe itu. Sementara jajaran mengikuti upacara melalui aplikasi zoom secara daring.
BACA JUGA:
Dampingi Menkumham Tinjau TPI Juanda, Kakanwil Kemenkumham Jatim Komitmen Beri Layanan Terbaik
Pj Gubernur Jatim: KEK Singhasari Miliki Keunggulan Seluruh Layanan Digital Terintegrasi
Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar DJKI Mengajar di SMK Telkom Malang
BHP Goes To Campus Ada di Unair
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk menempatkan pemasyarakatan sebagai salah satu Subsistem Peradilan Pidana Indonesia. Sistem pemasyarakatan kini harus dapat bertransformasi yang sebelumnya hanya sebagai muara dari sistem peradilan pidana.
"Sistem Pemasyarakatan harus bergerak mulai dari tahapan Pra Adjudikasi, Adjudikasi sampai dengan Pasca Ajudikasi. Hal ini menuntut perluasan peran Petugas Pemasyarakatan untuk berpartisipasi penuh dalam mensukseskan keadilan restoratif yang sejatinya sejalan dengan konsep reintegrasi sosial yaitu pemulihan hubungan hidup, kehidupan,dan penghidupan," ujarnya.
Selain itu, Yasonna Laoly meminta jajarannya untuk bersiap, karena melalui UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maka shifting paradigm merupakan sebuah keniscayaan. Pemidanaan ke depan harus bisa memulihkan, bukan hanya melakukan penyelesaian secara berkeadilan. Selain memberikan perhatian pada korban, pemidanaan ke depan juga harus ada pelibatan masyarakat, serta tanggung jawab pelaku.
"Dalam strategi penanganan overcrowded, pemidanaan kedepan harus memiliki kaitan erat dengan deinstitusionalisasi yang dapat berbentuk pelaksanaan diversi sampai dengan pidana alternatif non pemenjaraan atau bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat lainnya," ujarnya.