Tak Ada Kontribusi dari Pemkab Gresik, Banyak Warga di Perumahan Enggan Bayar Pajak
Editor: Sigit Endra
Wartawan: Syuhud
Selasa, 20 Juni 2023 13:10 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Gresik yang tinggal di kawasan perumahan banyak yang enggan membayar pajak pemerintah. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB).
Sebab, mereka menganggap tak ada kontribusi dari pemerintah seperti pembangunan dan lainnya. Rata-rata warga seperti ini tinggal di kawasan perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pemerintah setempat.
BACA JUGA:
Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Sidang Kasus Korupsi Hibah UMKM Gresik: Jaksa Tuntut Farda 1,5 Tahun dan Ryan 1 Tahun Penjara
Karnaval 4 Dusun di Desa Kandangan Gresik Geliatkan Ekonomi UMKM
Kasus Korupsi Diskoperindag Gresik: Siska dan Joko Belum Ditahan, Ryan Kembalikan Rp860 Juta
Hal ini dibenarkan oleh Camat Kebomas, Gresik, M. Yusuf Asyori.
"Iya. Kami akui. Banyak warga kami yang enggan bayar pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PPB) lantaran mereka menganggap pemerintah tak ada kontribusi pembangunan untuk daerah mereka," ucap Yusuf Ansyori saat dihubungi BANGSAONLINE.com, Selasa (20/6/2023).
Menurut ia, warga yang enggan bayar pajak tersebut kebanyakan berada di kawasan perumahan yang asetnya belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah setelah merampungkan pembangunan.
"Di wilayah Kecamatan Kebomas banyak perumahan seperti itu," ungkap Yusuf Ansyori.
Ia kemudian mengungkapkan, pernah melakukan testimoni dengan warganya yang tak mau bayar PBB. Mereka tinggal di kawasan perumahan.
Warga kata Yusuf menyatakan, kenapa harus bayar PBB kalau pemerintah tak ada kontribusi pembangunan untuk mereka.
"Jadi, warga ibaratnya protes, disuruh bayar pajak tapi pemerintah tak membantu mereka jika membutuhkan pembangunan," tuturnya.
Ia lantas mengungkapkan, banyak warga tinggal di perumahan yang asetnya belum diserahkan pengembang ke pemda, terpaksa harus urunan, swadaya untuk memperbaiki fasilitas umum di perumahan yang rusak.
"Makanya, warga ada yang enggan bayar PBB misalnya, karena kalau ada kerusakan fasum di wilayah mereka, warga tetap yang harus iuran sendiri untuk perbaikan," ungkap Yusuf.
Simak berita selengkapnya ...