Koalisi Sipil Desak KPK dan Bawaslu Usut Dugaan Suap Pembelian Pesawat Tempur Bekas
Editor: Tim
Minggu, 11 Februari 2024 07:49 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Laporan dugaan korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diansir situs META NEX terus menggelinding. Bahkan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melalukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang kini menjadi perhatian nasional dan bahkan internasional itu.
"KPK dan Bawaslu harus aktif mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 untuk pendanaan kampanye Capres 02 di Pemilu 2024," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers koalisi, Sabtu (10/2).
BACA JUGA:
Tak Ada Keppres, Prabowo Batal Dilantik di IKN, PKS Minta Jangan Teken Pemindahan ke IKN
Khofifah: Ponpes Jatim Siap Tampung 1.000 Anak-Anak Palestina, Prabowo akan Teruskan ke Presiden
Ada Gerakan Dongkel Cak Imin dari Ketum PKB, Utusan Istana Temui Kiai-Kiai NU?
Tolak Jadi Menteri, Cak Imin Disebut Jajaki Maju Calon Gubernur Jatim
Kasus itu semula dimuat media asing, META NEX, bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat, 9 Februari 2024. Media itu memuat adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet.
Dalam artikel itu juga disebut adanya pembayaran kick-back (uang suap atau penyuapan) sebesar 7 persen atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar. Skema ini diduga untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024.
Artikel itu makin membesar setelah dimuat msn.com portal (web news aggregator (pengumpul berita yang berafiliasi dengan Microsoft)
Masih menurut berita itu, kontrak pembelian jet tempur Mirage 2000-5 melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International, dan seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Perancis bernama Habib Boukharouba. Pemberitaan itu juga menyebutkan indikasi yang kemahalan harga Mirage 2000-5 yang direkayasa, padahal kondisi pesawat yang sangat tua, yakni lebih dari 20 tahun.
Sebab, Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar USD 66 juta untuk 1 unitnya, dari 12 unit yang dibeli dengan anggaran seluruhnya mencapai USD 792 juta. Sementara, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran (20 tahun lalu) hanya berkisar antara USD 23 juta hingga USD 35 juta.
Foto Prabowo Subianto di MATA NEX
Menurut media itu, The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.
"KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik," demikian desakan Koalisi Masyarakat Sipil dikutip Tempo.
Menurut Koalisi Sipil, KPK harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) untuk mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. Kelompok yang mencakup Imparsial hingga YLBHI ini mengatakan, berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi uang pembayaran kick-back atau penyuapan sebesar 7 persen atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar.
Simak berita selengkapnya ...