Mensos Tawari Eks Gafatar Transmigrasi, MUI Diminta Buat Fatwa Perlindungan

Minggu, 24 Januari 2016 22:45 WIB

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menawarkan kepada warga eks anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (Kaltim). Tawaran itu diberikan kepada eks Gafatar yang diketahui telah menjual semua harta bendanya.

Mensos Khofifah menyatakan Minggu (24/1), sudah dipulangkan 1.300 bekas anggota organisasi Gafatar dengan menggunakan jalur udara dan laut. Katanya, eks Gafatar itu dipulangkan ke beberapa daerah. Antara lain, ke Surabaya, Solo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Riau, Lampung, dan Jakarta.

Dari tiga kelompok terbang (kloter) yang sudah tiba di Jakarta, dua kloter dikarantina di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC).

Sementara satu kloter lagi ditampung di balai milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Di tempat penampungan tersebut, dilakukan pendataan. Sebab ada di antara mereka yang telah menjual semua harta benda. Orang seperti itu bisa ditawarkan ikut program transmigrasi ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (Kaltim)," ucap Khofifah, dalam siaran persnya, Minggu (24/1) seperti dikutip dari okezone.com.

Tidak hanya itu, setelah dikarantina, pemerintah memberikan kebebasan bagi eks Gafatar untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. "Regulasi memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menganut agama dan mengikuti agamanya tersebut," tuturnya.

Terpisah, Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia tak hanya memberikan fatwa sesat kepada Gerakan Fajar Nusantara. MUI seharusnya juga membuat fatwa lain yang menjamin anggota kelompok tersebut tak mendapat tindakan kekerasan dari masyarakat.

"Justru fatwa sesat terkadang yang memicu adanya kekerasan. Maka perlu penyeimbang," kata Yenny setelah menghadiri peresmian Griya Gus Dur di Jakarta, Minggu (24/1) dikutip dari tempo.co.

Yenny juga mengimbau masyarakat tak melakukan tindak kekerasan terhadap para pengikut dan eks anggota Gafatar. Apalagi pengikut kelompok tersebut bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak dan wanita yang seharusnya dilindungi. "Kalau mereka dibilang sesat, hormati mereka untuk tersesat. Yang penting, jangan ada kekerasan."

Sebelumnya, Senin malam, 18 Januari 2016, mobil Avanza yang diduga milik eks anggota Gafatar dibakar di halaman kantor Bupati Mempawah. Mobil tersebut diduga milik mantan anggota Gafatar yang tengah bernegosiasi dengan pemerintah daerah setempat seiring ultimatum warga yang menolak mereka tinggal di Mempawah.

Tidak hanya itu, warga juga membakar sembilan rumah yang menjadi tempat tinggal mantan anggota Gafatar di Mempawah. MUI saat ini masih mengkaji soal Gafatar. Jika dianggap sebagai wajah baru dari Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq, kelompok itu bisa dicap sesat.

Kejadian itu, menurut Yenny, juga tak lepas dari penyampaian informasi mengenai keberadaan mereka. Baik media maupun pemerintah kerap kali hanya menekankan pada isu sesat ajaran yang mereka bawa. Walhasil, masyarakat yang berada di sekitar kelompok tersebut menjadi waspada dan mudah terpancing melakukan kekerasan. Padahal, ucap dia, kesalahan pemahaman mengenai ajaran agama hanya bisa diselesaikan dengan dialog.

Wahid Institute sendiri saat ini belum memutuskan memberikan pendampingan kepada eks anggota Gafatar. Saat ini mereka masih mendalami dan mencari fakta yang sebenarnya terjadi.

Sebaliknya, kepada anggota Gafatar, dia meminta perekrutan dilakukan tanpa tindakan yang dianggap mengandung unsur kriminalitas, seperti penculikan.

Sementara malam ini, sebanyak 185 orang eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah tiba di Asrama Transito Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Mereka adalah gelombang ketiga yang diterbangkan dari Pontianak dan tiba di Bandara Juanda Surabaya, Sidoarjo, pada sore tadi (24/1).

Dari lansiran detikcom, mereka terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak menumpang 6 bus Damri dan tiba di Asrama Transito pada pukul 18.40 WIB. Masing-masing bus mendapat penjagaan dari Sabhara Polrestabes Surabaya dan Brimob Polda Jatim.

Setelah tiba di asrama, mereka langsung dimasukkan ke aula Asrama Transito dan menikmati makan malam. Kemudian petugas melakukan pendataan asal mereka. "Saya kira masih cukup untuk menampungnya. Karena sebagian dari (eks Gafatar) yang gelombang pertama dan kedua sudah dijemput dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing," kata Sukardo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, eks Gafatar yang sudah dipulangkan dan dijemput dari petugas pemkab/pemkot berasal dari Kabupaten Lamongan. Kemudian sejumlah eks Gafatar lainnya yang juga siap dipulangkan berasal dari Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. (okz/tmp/dtc/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video