Komisi D DPRD Minta Pemkab Gresik Gerak Cepat Atasi Dampak Banjir
Editor: choirul
Wartawan: syuhud almanfaluti
Selasa, 09 Februari 2016 11:34 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Musibah banjir akibat luapan Kali Lamong yang merendam rumah warga dan areal persawahan pangan dan tambak di wilayah sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Lamong dan menimbulkan kedukaan mendalam bagi korban, memantik reaksi DPRD Kabupaten Gresik.
Komisi D DPRD Kabupaten Gresik, yang membidangi Kesra (kesejahteraan masyarakat) juga mengaku miris dan prihatin atas musibah banjir yang dialami warga yang tinggal di sekitar DAS Kali Lamong, seperti warga yang tinggal di Kecamatan Cerme, Benjeng, Balongpanggang dan Menganti.
BACA JUGA:
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
Untuk itu, Komisi D meminta Pemkab Gresik, terlebih SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yakni BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinsos (Dinas Sosial) dan Dinkes (Dinas Kesehatan) agar cepat lakukan penanganan dampak korban banjir. "Kami meminta Pemkab Gresik bergerak cepat atasi dampak korban banjir," kata anggota Komisi D DPRD Gresik, Noto Utomo.
Noto meminta SKPD yang memiliki tugas dalam penanganan banjir dampak luapan Kali Lamong agar cepat menyalurkan bantuan kepada warga. Bantuan itu baik berupa makanan, selimut, pembuatan dapur umum, dan obat-obatan. "Tidak kalah penting, Pemkab Gresik juga harus menyiapkan tempat-tempat untuk evakuasi para korban," pinta politisi muda PDIP asal Kecamatan Bungah ini.
Menurut Noto, musibah banjir dampak luapan Kali Lamong merupakan musibah tahunan yang hingga sekarang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah. Di mana, upaya pemerintah untuk mengatasi agar sungai Kali Lamong tidak kembali meluap pada musim hujan tidak terus-terusan terulang, belum banyak membuahkan hasil. Meskipun berdasarkan data yang ada, dampak korban banjir akibat luapan Kali Lamong terus berkurang.
Komisi D, lanjut Noto meminta agar Pemkab Gresik pada pemerintahan SQ (Sambari-Qosim) jilid II lebih serius dan lakukan langkah berani untuk mengambil kebijakan agar Kali Lamong di tahun mendatang tidak kembali meluap. Caranya, Pemkab Gresik bekerjasama dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat harus berani menormalisasi total aliran sungai Kali Lamong mulai hulu hingga hilir.
Hulu tersebut menghubungkan wilayah di Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Lamongan. "Sebetulnya banjir luapan Kali Lamong itu banjir kiriman. Jika wilayah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Lamongan curah hujan tinggi, dipastikan Kali Lamong meluap, meski Kabupaten Gresik tidak turun hujan," jelas Noto.
Simak berita selengkapnya ...