APBD Gresik 2017 Terancam Dipenalti Kemenkeu

Editor: nur syaifudin
Wartawan: suhud
Senin, 14 November 2016 10:53 WIB

GRESIK, BANGSAONLINE.com - RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2016 Pemkab Gresik terancam akan terkena penalti dari Kemenkeu (Kementrian Keuangan) dan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri), lantaran belum bisa disahkan. RAPBD belum bisa disahkan lantaran belum adanya regulasi berupa Perbup (peraturan bupati) sebagai payung hukum nomenklatur dalam pelaksanaan anggaran di RAPBD tahun 2017.

Penalti dimaksud berupa sanksi yang akan diberikan kepada Pemkab Gresik dari lembaga vertikal. Sanksi di antaranya, berupa penundaan anggaran pusat dari sektor DAU (Dana Alokasi Umum) untuk gaji pegawai selama 1 semester (6 bulan). Kemudian, suntikan DID (Dana Insentif Daerah) dari pemerintah pusat, juga bisa berupa pemendingan DAK (Dana Alokasi Khusus).

"Ini yang kami khawatirkan kalau DPRD dan Pemkab Gresik tidak bisa mengesahkan RAPBD 2017 sesuai schedule," kata Anggota Banggar DPRD Gresik, Mujid Ruduan kepada BANGSAONLINE, Senin (14/11).

Menurut dia, Banggar (badan anggaran) DPRD Gresik dan Timang (tim anggaran) Pemkab Gresik kesulitan dalam sinkronisasi anggaran RAPBD 2017 pasca disahkannya Perda (peraturan daerah), tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengatur SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru.

Kondisi ini disebabkan, karena KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sebagai embrio RAPBD tahun 2017, disepakati sebelum Perda OPD disahkan. Untuk itu, pasca Perda OPD disahkan, maka harus dilakukan sinkronisasi anggaran dengan OPD.

Padahal, selama ini DPRD dan Pemkab Gresik menjadi jujukan DPRD maupun Pemkab daerah lain. Sebab, DPRD dan Pemkab Gresik selalu tepat waktu atau tertib dalam pembahasan anggaran, baik RAPBD maupun RPAPBD.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video