Para Kades di Malang Masih Kesulitan Bikin LPj Dana Desa
Senin, 20 Februari 2017 00:16 WIB
“Jika pelatihan kades tidak segera dilakukan secepatnya, maka kades di Kabupaten Malang yang berjumlah 378 orang, bisa separuhnya terjerat masalah hukum. Bahkan, penjara akan dipenuhi oleh pejabat kades,” ujarnya lagi.
Dijelaskan olehnya, penggunaan DD sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal itu merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
“Di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga dijelaskan, sehingga telah memberikan arah penyempurnaan atas Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,” tutupnya. (thu/rev)