PU Fraksi terhadap LKPJ APBD 2016, PDIP Soroti Ketenagakerjaan, Demokrat Kritik Realisasi Belanja
Wartawan: Suwandi
Senin, 19 Juni 2017 19:46 WIB
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban (DPRD) bersama Pemkab kembali menggelar sidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2016, Senin (19/6).
Agenda dalam paripurna kali ini yakni terkait penyampaian jawaban pemerintah atas laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban terhadap LKPJ 2016.
BACA JUGA:
DPRD Tuban Rampung Bentuk AKD
Pemkab Tuban Raih SAKIP Predikat A
Rapat Perdana, Bapemperda DPRD Tuban Bahas Sejumlah Raperda
Pemkab Tuban Dapat Hibah Pesawat TNI AL
Akhmad Chamim, S.Ag yang didapuk untuk menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban cukup positif, terutama dalam menggali pendapatan daerah. "Berdasarkan data, sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target anggaran atau mencapai 107,66 persen.
Sedangkan PU dari Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Fraksi. Menurut PDIP, pemkab perlu mengevaluasi penataan sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban. "Alasannya, kini masih banyak kekurangan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menghadapi industri baru di Jawa Timur. Bila perlu pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga forum komunikasi jejaring pemagangan di perusahaan. Itu perlu dilakukan agar mengurangi persoalan ketenagakerjaan. Ini juga bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban," terang Karjo.
Sementara Fraksi Nasdem Nurani Rakyat dalam PU-nya lebih mengapresiasi Pemkab Tuban dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. "Ke depan pemkab harus terus meriah prestasi-prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Tuban," ujar Rasmani yang membacakan.
Simak berita selengkapnya ...