ISIS Terlarang di Jawa Timur, Gubernur Jatim Tandatangani Pergub
Editor: Maulana
Wartawan: Rohmatun Nisa
Selasa, 12 Agustus 2014 22:26 WIB
"Pergub ini dibuat didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, keberadaan gerakan ISIS yang disinyalir berkembang menjadi Islam State (IS) bertentangan dengan ideology Pancasila dan Kebhinekaan Negara Republik Indonesia. Jelas-jelas ada proses pendirian negara, ada ancaman, seerta ada proses perekrutan aktifis untuk dibawa Iraq-Syiria," ungkap Pakde Karwo, yang kemarin didampingi Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo.
Pertimbangan kedua, Pemprov Jatim 7 Agustus 2014 lalu telah mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda), para ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM), perguruan tinggi, yang mendukung Pemprov Jatim untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap keberadaan ISIS. Semuanya setuju agar dibuat pergub untuk melarang ISIS di Jatim. “Berdasarkan itu, maka untuk mencegah berkembangnya paham ISIS di Jatim, pergub tentang Larangan Keberadaan Gerakan ISIS di Jatim perlu ditetapkan. Pergub pelarangan ISIS akan membawa dampak yang positif bagi situasi keamanan dan ketertiban di Jatim," tandas Pakde.
Pergub ini bersifat mengatur di luar. Dan dengan pergub ini maka bupati-walikota, polisi, TNI, serta ulama akan memiliki pegangan untuk menindak gerakan ISIS di Jatim.
"Hari ini (kemarin, red) pergub ini sudah berlaku," tandas Pakde.