Gerindra: SBY Seolah Dukung Jokowi, Padahal Dorong ke Jurang

Rabu, 01 Oktober 2014 16:46 WIB

Penyanyi dangdut seksi berggoyang menghibur para pendukung dan simpatisan saat peringatan hari ulang tahun partai Gerindra ke-6 di Gelora Bung Karno, Jakarta (23/03). Foto: TEMPO

JAKARTA(BangsaOnline) Partai Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Subianto mempersoalkan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Sangat tidak mendasar karena tidak ada situasi memaksa dan genting sehingga Perppu harus dikeluarkan," tegas politisi Partai Gerindra, Ramson Siagian, usai dilantik sebagai anggota DPR periode 2014-2019, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10).

Dia menambahkan, mekanisme dan prosedur pembuatan UU Pilkada sama sekali tidak dilanggar oleh DPR RI. Menurut dia lagi, kalau pun ada yang keberatan terhadap UU tersebut maka yang harus dilakukan adalah menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita berharap Pak SBY tidak terjebak dengan usulan-usulan yang bisa menjermuskan di akhir masa jabatannya. Karena itu, harus menerima usulan dan informasi yang benar," katanya.

Terkait proses politik jelang pengesahan di rapat paripurna DPR pekan lalu, di mana Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out, menurut dia hal itu harus dibedakan dengan sikap Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden. Artinya, apa yang dilakukan fraksi partai bintang mercy itu jangan jadi alasan Perppu dikeluarkan.

"Sebagai Ketua Umum, SBY wajar marah kalau kadernya mbalelo. Tapi sebagai presiden tak elok terlalu reaktif terhadap UU Pilkada," ujarnya.

Ramson menegaskan, kalau presiden menggunakan instrumen eksekutif untuk mengintimidasi anggota DPR RI yang tak sejalan dengan garis politik dan pemikirannya, pemimpin itu bisa disebut pemimpin fasis.

Selain itu, seolah Perppu itu untuk membela posisi politik presiden terpilih, Joko Widodo dan partai pendukungnya di DPR RI. Padahal, Perppu itu bisa jadi masalah baru buat Jokowi dan koalisinya.

"Mau bela Jokowi, tapi mendorong Jokowi ke jurang, itu berbahaya dan itu akan mendapat perlawanan rakyat. DPR RI bisa melakukan penelusuran," ujarnya.