LBH Fajar Trilaksana Siap Bersinergi dengan Pemda Gresik Beri Bantuan Hukum Warga Miskin
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Rabu, 08 Mei 2019 09:20 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasI Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur mengundang 61 ketua/direktur organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah dinyatakan lulus akreditasi, Selasa (7/5) kemarin. Agenda acara tersebut untuk sosialisasi terkait Kebijakan Pelaksanaan Bantuan Hukum (KPLH) tahun 2019, sekaligus penandatanganan kontrak bagi OBH untuk pelaksanaan bantuan hukum tahun 2019.
Acara dibuka resmi oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Dr. Susi Susilawati, S.H., M.H., dilanjutkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan bantuan hukum yang disampaikan oleh narasumber Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kemenkumham RI M. Yunus Affan, S.H., M.H,.
BACA JUGA:
Kejari Gresik Periksa 8 Orang Buntut Dugaan Penyimpangan Beras CSR Desa Roomo
Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Sidang Kasus Korupsi Hibah UMKM Gresik: Jaksa Tuntut Farda 1,5 Tahun dan Ryan 1 Tahun Penjara
Karnaval 4 Dusun di Desa Kandangan Gresik Geliatkan Ekonomi UMKM
Yunus menyampaikan latar belakang lahirnya UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dengan adanya UU tersebut, OBH-OBH diharapkan dapat melaksanakan, dan menyalurkan bantuan hukum secara terintegrasi, terarah, dan optimal.
"Dengan terbatasnya anggaran di Kemenkumham maka diharapkan para OBH bisa melakukan perluasan akses bantuan hukum dengan Pemda Kab /Kota melalui anggaran APBN/APBD. Sehingga dapat tercermin terjaminnya pemerataan dalam pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum dalam mencari keadialan," katanya.
Simak berita selengkapnya ...