KPK Sosialisasi Pencegahan dan Pendidikan Anti Korupsi bagi Masyarakat Ngawi
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Zainal Abidin
Rabu, 26 Juni 2019 17:42 WIB
"Kita akan melakukan penindakan pada penyelenggara pemerintahan. Kalau di Ngawi ya bupati dan wakil bupati serta anggota dewan," terangnya.
Agus juga mencontohkan kasus di Madura yang menjerat seorang kepala desa yang harus berurusan dengan KPK disebabkan adanya keterkaitan dengan Kajari setempat dan Bupati.
"KPK tidak dapat menyentuh masalah yang ternyata tidak ada kaitannya dengan penyelenggara pemerintahan. Kasus kepala dinas pun kita tidak dapat menyentuh kalau tidak terkait dengan penyelenggara pemerintah," tegasnya.
Dengan adanya kehadiran dari roadshow bus jelajah negeri ini masyarakat hingga pejabat dapat memahami tugas dan kewajiban dari lembaga anti korupsi tersebut. Dan untuk kepala desa mungkin dapat merasa sebab tidak akan berurusan dengan KPK apabila diketahui melakukan kesalahan yang merugikan negara. (nal/ian)