Pengacara Terdakwa Korupsi UP DPRD Situbondo Minta Kejagung Lakukan Supervisi

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Mursidi
Jumat, 05 Juli 2019 00:32 WIB

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Putusan vonis terhadap terdakwa Uang Persediaan (UP) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Husnul Khotimah akan berbuntut panjang. Pasalnya, melalui pengacaranya Ahmad Zainuri Ghazali, terdakwa merasa tidak terima dengan putusan tersebut.

Selain mengajukan banding, mantan anggota DPRD Provinsi yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya ini akan segera melayangkan surat permintaan supervisi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Permintaan supervisi itu merupakan bagian untuk membongkar kasus korupsi UP yang terjadi di DPRD Situbondo, agar dibuka kembali oleh pihak kejaksaan.

“Setelah hampir sebulan saya mempelajari berkas yang ada, akhirnya saya menyatakan bersedia untuk menyetujuinya. Itu pun, karena melihat aspek kemanusian. Khusnul ini nampaknya sering mendapat perlakuan tidak adil dan sengaja dikorbankan dalam kasus ini,” kata Zainuri Ghazali, Kamis (4/7)

Selain itu, secara rinci pengacara senior tersebut menjelaskan bahwa persoalan UP tidak hanya terjadi pada tahun 2017, namun ada kaitannya dengan UP tahun 2016. Bahkan menurutnya, akar dari persoalan itu terjadi pada tahun tersebut.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video