Sunan Gus Dur, Wali Sepuluh, dan Tokoh “Lepra Politik”
Editor: MMA
Sabtu, 21 Desember 2019 12:45 WIB
Maka mudah dipahami jika Gus Dur sangat teguh pendirian dan tampil sebagai pemimpin berkarakter. Gus Dur selalu bloko suto, ikhlas apa adanya, tak pernah punya rasa takut, bahkan tak pernah berpikir tentang pencitraan dirinya seperti elit politik sekarang. Gus Dur tak peduli, apakah langkahnya memperjuangkan prinsip itu mengancam posisi dan popularitasnya. Sebab pahlawan memang tak butuh aksesori sosial, seperti pujian, popularitas dan ornamen-ornamen soisal tak penting lainnya.
Karena itu, mudah dipahami jika Gus Dur tenang-tenang saja meski secara politik berhadapan dengan Presiden Soeharto pada Orde Baru. Padahal, sebagai penguasa hegemonik, represif, dan otoriter, Soeharto memiliki jaringan kekuasaan menyeramkan. Apalagi, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, semuanya tersentralisasi. Bahkan di ujung paling bawah, di tingkat desa, masih ada barisan militer yaitu Babinsa yang ikut menjaga “stabilitas” kekuasaan Soeharto.
Saya masih ingat ketika Gus Dur diundang warga NU Lamongan Jawa Timur. Saat itu media massa heboh karena Bupati Lamongan M Farid mencekal Gus Dur. Tokoh HMI itu melarang Gus Dur ceramah di area kekuasaannya di Lamongan. Sejak itu Gus Dur identik dengan “tokoh terlarang” dan “tokoh teraniaya”.
Ironisnya, Soeharto dan kroninya tidak hanya mencekal Gus Dur, tapi juga melakukan penetrasi politik kepada para kiai NU dan gus yang – maaf – “tipis iman”. Para kroni Soeharto menggelontor dana politik miliaran rupiah dengan dalih “proyek umat”. Saya masih ingat bagaimana mereka secara ramai-ramai mendirikan yayasan dengan berbagai labeling keumatan.
Meski jumlahnya kecil, tapi para kiai dan gus “tipis iman” ini sangat mengganggu gerakan NU di bawah kepemimpinan Gus Dur. Apalagi mereka selalu memprovokasi bahwa Gus Dur sudah tak direstui pemerintah, terutama Presiden Soeharto. Saat itu kekuasaan Soeharto memang sedang berada pada puncak kejayaannya.
Ya, saat itulah Gus Dur mengeluh karena banyak kiai yang akhirnya takut berhubungan dengan ketua umum PBNU tiga periode itu. “Saya jadi lepra politik,” kata Gus Dur. Namun berbeda dengan para kiai “tipis iman” yang terus mendekati Soeharto karena menganggap penguasa digdaya, Gus Dur justru punya keyakinan sebaliknya. “Pohon sudah mau tumbang kok masih didekati,” kata Gus Dur.
Persekusi politik terhadap Gus Dur pun terus berlangsung. Bahkan pada Muktamar NU di Cipasung, Gus Dur dilarang berjabat tangan dengan Presiden Soeharto yang hadir membuka Muktamar NU. Saat itu seorang jenderal dikabarkan menginstruksikan kepada protokol kepresidenan agar Gus Dur tak diberi tempat (kursi) di jajaran tamu negara. Padahal Gus Dur adalah ketua umum PBNU yang notabene sahibul hajah Muktamar NU. Ini tentu penistaan luar biasa.
Namun Gus Dur tak kehabisan akal. Saat Presiden Soeharto mau pulang, para kiai dan pengurus NU berdiri berjejer untuk bersalaman satu per satu. Gus Dur menyelinap dan mengambil posisi terakhir di antara tokoh NU yang akan disalami Soeharto. Akhirnya Soeharto tak bisa menghindar sehingga – mau tak mau – berjabat tangan dengan Gus Dur.
Soeharto beserta kroninya memang berusaha menjegal Gus Dur agar tak terpilih lagi sebagai ketua umum PBNU. Soeharto menjagokan Abu Hasan sebagai calon ketua umum PBNU. Namun, meski Soeharto dan kroninya memblokade Gus Dur agar tak terpilih sebagai ketua umum PBNU, tapi rekayasa mereka gagal total. Warga NU tetap memilih Gus Dur sebagai ketua umum PBNU.
Bahkan sejarah kemudian membuktikan bahwa Gus Dur jadi Presiden RI ke-4. Yang unik, saat masih berkhidmat sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur berkali-kali menyatakan bahwa pada saatnya nanti ia akan jadi presiden RI. Tentu saat itu banyak yang tak percaya. Bahkan ada yang mencap Gus Dur ngawur. Faktanya Gus Dur benar-benar jadi presiden. Semoga Allah SWT terus mengasihi Gus Dur yang lebih suka disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Wallahua’lam bisshawab.
*Penulis adalah praktisi media, alumnus Pesantren Tebuireng, Stikosa-AWS dan Pascasarjana Unair