​Sunan Gus Dur, Wali Sepuluh, dan Tokoh “Lepra Politik”

Editor: MMA
Sabtu, 21 Desember 2019 12:45 WIB

Oleh: M Mas’ud Adnan*

Hari ini, 21 Desember 2019, Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur menggelar Haul ke-10 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden RI ke-4 itu wafat 30 Desember 2009 pada usia 69 tahun. Ia dimakamkan di Maqbarah Masyayikh di Pesantren Tebuireng, dekat makam ayahnya, KH Abdul Wahid Hasyim (pahlawan nasional) dan kakeknya, Hadratussyaikh KHM Hasyim Asy’ari, pendiri NU dan Pesantren Tebuireng yang juga pahlawan nasional.

Sembilan tahun lalu, pada 8 Februari 2010 saya menulis opini di Jawa Pos berjudul “Gus Dur dan Siklus 100 Tahun”. Tiga bulan kemudian, pada 6 April 2010 saya menulis opini di HARIAN BANGSA berjudul: Sunan Gus Dur Wali ke-10. Inti tulisan saya itu menegaskan bahwa Gus Dur adalah mujaddid (pembaharu) besar yang diyakini sebagai waliyullah. Kesimpulan saya itu berdasarkan fakta, bahwa setelah Gus Dur wafat ternyata kharismanya tidak meredup, sebaliknya semakin harum di hati umat dan rakyat. Buktinya, makam Gus Dur dikunjungi jutaan peziarah dari berbagai penjuru nusantara dan bahkan dunia. 

Gus Dur beda sekali dengan para tokoh lain. Umumnya, para tokoh lain, begitu wafat, semuanya selesai dan tamat. Gus Dur sebaliknya, justru banyak memberikan berkah. Di sekitar Pesantren Tebuireng, sejak Gus Dur wafat, tumbuh warung, penjual aksesoris, buah-buahan, topi, busana muslim, jasa toilet, penginapan, sampai tukang parkir dan sebagainya. Ekonomi kelas bawah benar-benar menggeliat dapat berkah Gus Dur. 

Bahkan kotak amal Gus Dur yang dikelola Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) tiap bulan mencapai Rp 300 juta. Namun Dr Ir KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah, adik Gus Dur), pengasuh Pesantren Tebuireng dan para dzurriyah sepakat bahwa dana itu tak boleh dicampur dengan keuangan Pesantren Tebuireng. Dana dari para peziarah itu dikelola secara terpisah dan dimafaatkan secara khusus untuk kegiatan sosial seperti membantu anak yatim, para dhuafa, atau anak-anak sekolah tak mampu bayar SPP di luar Pesantren Tebuireng.

Benarkah Gus Dur waliyullah? Saat di makam Gus Dur, saya selalu mencermati doa-doa yang dilantunkan para peziarah. Ternyata semua kiai pemimpin rombongan ziarah saat tawashul membaca fatihah kepada Gus Dur selalu menyebut dengan suara keras: Ya Waliyallah KH Abdurrahman Wahid atau Ya Waliyallah Gus Dur. Ini berarti semua para peziarah berkeyakinan bahwa Gus Dur waliyullah!

Membeludaknya para peziarah makam Gus Dur memang tak hanya mencengangkan orang awam. Tapi juga para ulama besar. Saat menghadiri haul Gus Dur di Tebuireng, KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) membisiki KH A Mustofa Bisri (Gus Mus). Ia mengaku heran, kenapa Gus Dur setelah wafat justru derajatnya semakin tinggi, umat berduyun-duyun mengunjungi makam atau pusaranya.

“Tadi Mbah Moen membisiki saya, beliau heran, kenapa setelah Gus Dur wafat derajatnya semakin tinggi,” kata Gus Mus saat memberikan taushiyah pada haul Gus Dur saat itu.

Gus Mus lalu menjawab pertanyaan Mbah Moen. Menurut Gus Mus, derajat Gus Dur makin tinggi setelah wafat karena semasa hidupnya hati Gus Dur selalu mencintai rakyat dan memikirkan nasib rakyat atau umat. Karena itu, kata Gus Mus, ketika Gus Dur wafat, Allah menggerakkan hati rakyat untuk mencintai Gus Dur sehingga mereka berduyun-duyun menziarahi makam Gus Dur.

Logika Gus Mus sangat masuk akal. Para peziarah itu umumnya datang berombongan naik bus. Biasanya, sebelum ke makam Gus Dur, mereka ziarah ke makam para Wali Songo (Wali Sembilan) seperti Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik dan seterusnya. Baru terakhir menuju ke ke makam Gus Dur di Tebuireng Jombang. Karena itu saya menyebut Sunan Gus Dur sebagai Wali Sedoso atau Wali Sepuluh.

TOKOH TERANIAYA

Mungkin banyak yang belum tahu. Dari penelusuran saya, ternyata Gus Dur penganut fanatik Thomas Carly. Menurut Carly, dunia membutuhkan pahlawan yang memiliki “keberanian dan individualitas tersendiri”. Prinsip Carly itu tampaknya dipegang kuat oleh Gus Dur sejak muda jauh sebelum terpilih sebagai ketua umum PBNU dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984.

Maka mudah dipahami jika Gus Dur sangat teguh pendirian dan tampil sebagai pemimpin berkarakter. Gus Dur selalu bloko suto, ikhlas apa adanya, tak pernah punya rasa takut, bahkan tak pernah berpikir tentang pencitraan dirinya seperti elit politik sekarang. Gus Dur tak peduli, apakah langkahnya memperjuangkan prinsip itu mengancam posisi dan popularitasnya. Sebab pahlawan memang tak butuh aksesori sosial, seperti pujian, popularitas dan ornamen-ornamen soisal tak penting lainnya.

Karena itu, mudah dipahami jika Gus Dur tenang-tenang saja meski secara politik berhadapan dengan Presiden Soeharto pada Orde Baru. Padahal, sebagai penguasa hegemonik, represif, dan otoriter, Soeharto memiliki jaringan kekuasaan menyeramkan. Apalagi, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa, semuanya tersentralisasi. Bahkan di ujung paling bawah, di tingkat desa, masih ada barisan militer yaitu Babinsa yang ikut menjaga “stabilitas” kekuasaan Soeharto.

Saya masih ingat ketika Gus Dur diundang warga NU Lamongan Jawa Timur. Saat itu media massa heboh karena Bupati Lamongan M Farid mencekal Gus Dur. Tokoh HMI itu melarang Gus Dur ceramah di area kekuasaannya di Lamongan. Sejak itu Gus Dur identik dengan “tokoh terlarang” dan “tokoh teraniaya”.

Ironisnya, Soeharto dan kroninya tidak hanya mencekal Gus Dur, tapi juga melakukan penetrasi politik kepada para kiai NU dan gus yang – maaf – “tipis iman”. Para kroni Soeharto menggelontor dana politik miliaran rupiah dengan dalih “proyek umat”. Saya masih ingat bagaimana mereka secara ramai-ramai mendirikan yayasan dengan berbagai labeling keumatan.

Meski jumlahnya kecil, tapi para kiai dan gus “tipis iman” ini sangat mengganggu gerakan NU di bawah kepemimpinan Gus Dur. Apalagi mereka selalu memprovokasi bahwa Gus Dur sudah tak direstui pemerintah, terutama Presiden Soeharto. Saat itu kekuasaan Soeharto memang sedang berada pada puncak kejayaannya.

Ya, saat itulah Gus Dur mengeluh karena banyak kiai yang akhirnya takut berhubungan dengan ketua umum PBNU tiga periode itu. “Saya jadi lepra politik,” kata Gus Dur. Namun berbeda dengan para kiai “tipis iman” yang terus mendekati Soeharto karena menganggap penguasa digdaya, Gus Dur justru punya keyakinan sebaliknya. “Pohon sudah mau tumbang kok masih didekati,” kata Gus Dur.

Persekusi politik terhadap Gus Dur pun terus berlangsung. Bahkan pada Muktamar NU di Cipasung, Gus Dur dilarang berjabat tangan dengan Presiden Soeharto yang hadir membuka Muktamar NU. Saat itu seorang jenderal dikabarkan menginstruksikan kepada protokol kepresidenan agar Gus Dur tak diberi tempat (kursi) di jajaran tamu negara. Padahal Gus Dur adalah ketua umum PBNU yang notabene sahibul hajah Muktamar NU. Ini tentu penistaan luar biasa.

Namun Gus Dur tak kehabisan akal. Saat Presiden Soeharto mau pulang, para kiai dan pengurus NU berdiri berjejer untuk bersalaman satu per satu. Gus Dur menyelinap dan mengambil posisi terakhir di antara tokoh NU yang akan disalami Soeharto. Akhirnya Soeharto tak bisa menghindar sehingga – mau tak mau – berjabat tangan dengan Gus Dur.

Soeharto beserta kroninya memang berusaha menjegal Gus Dur agar tak terpilih lagi sebagai ketua umum PBNU. Soeharto menjagokan Abu Hasan sebagai calon ketua umum PBNU. Namun, meski Soeharto dan kroninya memblokade Gus Dur agar tak terpilih sebagai ketua umum PBNU, tapi rekayasa mereka gagal total. Warga NU tetap memilih Gus Dur sebagai ketua umum PBNU. 

Bahkan sejarah kemudian membuktikan bahwa Gus Dur jadi Presiden RI ke-4. Yang unik, saat masih berkhidmat sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur berkali-kali menyatakan bahwa pada saatnya nanti ia akan jadi presiden RI. Tentu saat itu banyak yang tak percaya. Bahkan ada yang mencap Gus Dur ngawur. Faktanya Gus Dur benar-benar jadi presiden. Semoga Allah SWT terus mengasihi Gus Dur yang lebih suka disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Wallahua’lam bisshawab.

*Penulis adalah praktisi media, alumnus Pesantren Tebuireng, Stikosa-AWS dan Pascasarjana Unair 

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video