Cegah Dipolitisir Pejabat, Anggota DPRD Jatim Minta Data Penerima Bansos Berdasar Musdes
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Mustain
Jumat, 15 Mei 2020 16:16 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin menyatakan menyarankan pemerintah desa (pemdes) dan pemerintah kelurahan (pemkel) hingga RT dilibatkan maksimal dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.
Apalagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang. Peran maksimal itu di antaranya dalam penyaluran bansos ke masyarakat.
BACA JUGA:
Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary Janji Kawal Pemberdayaan Pemuda
120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
Kata Achmad Amir Aslichin, bansos dari pemerintah pusat, pemprov, pemkot, dan pemkab maupun dari pengusaha sebaiknya disalurkan langsung ke pemdes atau pemkel. Hasil keputusan muskel dan musdes akan tepat sasaran menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Pembagian bansos akan semakin maksimal,” ujar Mas Iin, panggilan karib Achmad Amir Aslichin, Jumat (15/5).
Menurutnya, bila bansos dilewatkan atau dikelola oleh instansi pemprov, pemkot, dan pemkab sudah banyak ditemui untuk dimanfaatkan kepentingan politis para pejabatnya. Mulai pemasangan foto hingga klaim jasa perjuangannya. Hal itu sangat ironis dan memprihatinkan.
Simak berita selengkapnya ...