Melalui BKP, Sekda Jombang Diduga Lakukan Pungli Sejumlah Proyek PL
Editor: Revol
Wartawan: Dio
Minggu, 11 Januari 2015 18:25 WIB
JOMBANG (BangsaOnline) - Sejumlah proyek penunjukan langsung (PL)Pungli di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Jombang diduga dijadikan ajang gratifikasi. Sekitar 50 paket pengerjaan lumbung padi serta lantai jemur dengan nilai kisaran Rp 80 hingga 130 juta dikabarkan telah disunat 10 sampai dengan 13 persen oleh BKP.
Salah satu kontraktor yang menjadi sumber BangsaOnline ini
menegaskan, selain adanya pungli, proyek ini juga tidak sembarangan bisa
langsung diberikan kepada rekanan melainkan harus melalui salah satu
kontraktor yang disebut sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati yang notabene
istri dari Bupati Nganjuk Taufiqurahman.
"Kontraktor
gak bisa langsung mendapatkan paket PL yang ada, tapi harus melalui
inisial K, yang masih saudara dengan Sekda Jombang (Ita Triwibawati),"
jelas sumber yang enggan namanya disebut dengan berbagai alasan, minggu
(11/1).
BACA JUGA:
Seleksi Pejabat Pemkab Jombang, Pj Bupati Sugiat Inginkan Rekrut yang Tulus Mengabdi
Tuntut Pemkab Jombang Segera Sikapi Temuan BPK Terkait Aset Milik Daerah, Puluhan Massa Unjuk Rasa
Sekda Buka Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria Jombang Tahun 2021
Harap Bangkitkan UMKM, Gubernur Khofifah Serahkan Sertifikat, Bansos, dan Modal Usaha di Jombang
Ia juga mengatakan selain harus melalui K, para pelaksana proyek
juga harus bersedia menyediakan 13 persen dari nilai kontrak. Dengan
rincian 3 persen untuk K, 10 persen untuk BKP.
Sumber
yang puluhan tahun bergelut dengan jasa kontruksi ini menambahkan,
pungutan dalam proyek PL di BKP jelas akan memberatkan para kontraktor
sebagai pelaksana. Menurutnya, kontraktor akan mengurangi bobot
pekerjaan di lapangan guna menutupi adanya pungli yang dibebankan pada
nilai kontrak proyek tersebut. Selain itu, ia juga menyayangkan adanya
keterlibatan K di dalam proses paket PL tersebut. Sementara K sendiri
juga dikenal berprofesi sebagai kontraktor.
Ketika
disinggung apakah keterlibatan K tidak lepas dari peran Ita Triwibawa
yang saat ini menjabat sebagai Sekdakab Jombang, ia
menandaskan tidak mengetahui hal tersebut.
"Kalau itu saya gak tahu, tapi meskipun dia adik dari seorang pejabat, harusnya tidak semestinya turut aktif dalam proses pemilihan pelaksana PL, harusnya kewenangan penuh ditangan satker selaku pengguna anggaran," tukas sumber menambahkan.
Simak berita selengkapnya ...