PLN Gandeng Kejaksaan Agung Pastikan Kepatuhan Hukum di Lingkungan Perusahaan
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Diyah Khoirun Nisa
Jumat, 26 Maret 2021 18:27 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – PLN dan Kejaksaan Agung RepubIik Indonesia (RI) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini merupakan wujud prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan PLN terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini bersama Jaksa Agung Rebublik Indonesia, Burhanuddin, di Kantor Pusat PLN, Jumat (26/3).
BACA JUGA:
Pj Gubernur Jatim Sebut Piala Kajati Jadi Ajang Tumbuhkan Bibit Atlet Bulu Tangkis
PLN Nusantara Power Kenalkan Masyarakat Tuban Program Satria Padu
Panwascam Sidoarjo Teken MoU Wujudkan Pilkada Damai dengan Berbagai Organisasi
Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp721 Juta, Eks Kades Sidodadi Paiton Ditahan Kejari Probolinggo
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Syofvi F. Roekman dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Tony Tribagus Spontana.
Jaksa Agung RI, Burhanuddin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini merupakan wujud hubungan baik guna menciptakan harmonisasi untuk pengabdian ke masyarakat dan bangsa yang merupakan tanggung jawab bersama.
“Kami siap mendukung, PLN dapat fokus pada bisnis intinya dan apabila ada permasalahan terkait hukum kami yang akan mengatasi,” tutur Burhanuddin.
Kerja sama ini meliputi pemberian pendampingan dan pendapat hukum, bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan Tata Usaha Negara seperti pendampingan dan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi.
(Jajaran Manajemen PLN Grup Jawa Timur dengan Kajati Jawa Timur setelah melakukan penandatanganan PKS)
Penelusuran dan pemulihan aset negara. Penempatan, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), pertukaran data, informasi, keahlian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan. Juga emanfaatan produk dan/atau jasa PT PLN (Persero) untuk mendukung tugas dan fungsi kejaksaan.
“PLN sangat memahami bahwa kehadiran dan keberadaan pihak kejaksaan sangatlah berarti dan dibutuhkan karena senantiasa membantu dan mengingatkan PLN dalam setiap pengambilan putusan yang dipandang cukup strategis, kompleks dan rentan akan permasalahan,” ucap Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.
Zulkifli menambahkan, kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara PLN dengan Kejaksaan Agung RI selama ini perlu untuk ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan upaya penyediaan tenaga listrik sebagai komponen pemulihan ekonomi dan pelaksanaan Program Transformasi PLN guna mencapai aspirasi perusahaan di tahun 2024, yaitu menjadi electricity champion di Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan dalam solusi energi.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama serupa antara General Manager PLN dengan kepala kejaksaan tinggi di masing-masing lokasi di seluruh Indonesia.
Di Jawa Timur, secara bergantian, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur diwakili oleh General Manager, Adi Priyanto, PLN Unit Induk Transmisi JBTB diwakili oleh General Manager, Suroso, PLN Unit Induk Pembangunan JBTB diwakili Senior Manager Operasi Konstruksi, Kunto Nugroho, serta Unit Induk Pelaksana Pengatur Beban diwakili oleh Manager Unit Pelaksana Pengatur Beban, Taslim, melakukan penandatanganan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Muhammad Dhofir.
“Hari ini telah terlaksana penandatanganan kerja sama bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Harapannya, sinergi antara PLN dan Kejati semakin erat, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan hal-hal lainnya terkait pendampingan hukum dapat berjalan lancer,” terang Adi.
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang dilandasi keinginan untuk bersinergi saling membantu dan memberikan dukungan. (diy/ian)