DAU Semakin Turun, Pemkot Kediri Siapkan Alternatif Lewat KPBU untuk Pembiayaan Pembangunan
Editor: Tim
Wartawan: Muji Harjita
Selasa, 01 Juni 2021 05:35 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD kerap kali menjadi permasalahan pemerintah daerah, seperti di Kota Kediri.
Berdasarkan data yang dihimpun Bappeda Kota Kediri, pada tahun 2020 tercatat bahwa anggaran belanja Pemkot Kediri senilai Rp. 1.4 Triliun.
BACA JUGA:
Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan, Pj Wali Kota Kediri Paparkan Sejumlah Program
Pj Wali Kota Kediri Lepas 35 Kafilah Ikuti Ajang Porsadin VI Jawa Timur
Perdana Digelar, Dishub Kota Kediri Lakukan Uji Emisi Gas Buangan untuk Kendaraan Roda 4
2.155 Keluarga Rawan Stunting Terima Bantuan, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring
Dari data ini diperoleh bahwa dana alokasi umum (DAU) mendominasi hampir setengah dari sisi pendapatan APBD di Kota Kediri. Namun pada data tercatat, DAU Kota Kediri memiliki kecenderungan menurun.
Menurut data dari Bappeda Kota Kediri di tahun 2015 DAU Kota Kediri sebanyak Rp. 634 miliar, turun di tahun 2016 menjadi Rp. 617 miliar, tahun 2017 menjadi Rp. 614 miliar, tahun 2018 menjadi Rp. 606 miliar, tahun 2019 menjadi Rp. 637 miliar dengan catatan penambahan dana kelurahan, dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 590 miliar.
Semakin turunnya nilai DAU Kota Kediri mengharuskan mencari sumber pendanaan pembangunan alternatif, salah satunya dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk itu, penting bagi seluruh OPD untuk memahami tentang skema dasar kerja sama pemerintah dengan badan usaha, prinsip pelaksanaan, proses, dan tahapan serta best practice KPBU di kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Melihat kebutuhan ini, pada Senin (31/5/2021) Bappeda Kota Kediri menggelar talkshow skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Kota Kediri.
Talkshow ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Perencana Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Novi Indriani, dan Kasubbag Pengendalian Admistrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 1 Biro Adm. Pembangunan Provinsi Jawa Timur Haryo Bimo.
Simak berita selengkapnya ...