Fraksi Golkar dan PKB DPRD Gresik Minta APBD 2022 Difokuskan untuk Pendidikan, ini Jawaban Bupati
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Rabu, 20 Oktober 2021 13:48 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Fraksi Golkar dan PKB DPRD Gresik memberikan catatan khusus terhadap anggaran belanja sektor pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.
Kedua fraksi pemilik kursi terbanyak nomor urut satu dan dua di DPRD Gresik itu memiliki pandangan sama dalam memperjuangkan kebutuhan layanan dasar pada APBD 2022. Salah satunya, memberikan atensi khusus untuk sektor pendidikan.
BACA JUGA:
Bawaslu Gresik Turunkan APK Yani-Alif yang Dipasang di Depan Balai Desa Sukowati
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
Dalam RAPBD 2022, dinas pendidikan direncanakan mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp. 955.041.451.588, atau hampir 30 persen dari RAPBD Gresik.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, Asroin Widiana, meminta agar anggaran belanja pada RAPBD 2022 fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, serta program pendidik dan tenaga kependidikan.
"Kami contohkan, bantuan dana pendidikan untuk komputer, alat peraga, laboratorium praktikum untuk siswa/siswi sekolah SD sampai SMP sederajat. Juga untuk pelatihan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan kesejahteraan guru non-PNS dan nonsertifikasi," ucap Asroin kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (20/10).
Hal serupa diungkapkan Anggota Fraksi PKB, Abdullah Hamdi. Fraksi PKB meminta alokasi anggaran di bidang pendidikan sebesar Rp. 955 miliar digunakan sepenuhnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan pemenuhan fasilitas kegiatan belajar mengajar.
Misalnya, untuk memenuhi kelayakan bangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media belajar lainnya. "Pos-pos tersebut harus mendapat prioritas pada belanja pendidikan, baik itu untuk sekolah negeri maupun swasta," ujarnya.
Simak berita selengkapnya ...