Gelar Sosialisasi, BPKH Paparkan Keuangan Rencana Haji 2022

Gelar Sosialisasi, BPKH Paparkan Keuangan Rencana Haji 2022 BPKH saat mensosialisasikan Keuangan Rencana Haji 2022.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Pengelola Keuangan Haji () menggelar sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022, Jumat (1/4/2022). Agenda yang dilakukan untuk memberikan literasi dan edukasi bagi masyarakat ini bertajuk 'Strategi Pengelolaan dan pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H'.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Dapil Jawa Timur II, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, yang menjadi salah satu narasumber mengatakan bahwa umroh yang sudah kembali beroperasi menjadi sebuah sinyal baik atas terselenggaranya ibadah pada tahun ini. Di mana sebelumnya calon jemaah di seluruh dunia tertunda keberangkatannya selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19

Baca Juga: Rayakan Milad ke-7, BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2024, Angkat Kisah Tujuh Tahun Menjaga Amanah

“Mengenai besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), sesuai dengan hasil rapat internal Komisi VIII DPR. Saat ini kami menargetkan sudah bisa diputuskan pada 11 April 2022 mendatang,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam sosialisasi menghadiri agenda secara virtual.

Biaya rukun islam ke-5 itu bakal diputuskan setelah DPR memanggil dan mendengar masukan seluruh pihak terkait untuk membahas komponen penyelenggaraan . Sedangkan untuk jadwal pemberangkatan mengacu pada kalender hijriyah dan berdasarkan asumsi normal.

Perkiraan jadwal pemberangkatan jemaah tahun 1443H/2022M, akan diberangkatkan pada 4 Dzulqa’dah 1443H bertepatan dengan 5 Juni 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah tahun 1443H/2022M hanya berkisar 2 bulan, dan harus bersinergi dalam menyiapkan segalanya dengan optimal.

Baca Juga: Berangkatkan Ratusan Peserta Balik Kerja dari Surabaya, BPKH Sediakan 20 Armada

Anggota Dewan Pengawas , Akhyar Adnan, menyambut baik kabar positif keberangkatan umroh dan persiapan penyelenggaraan ibadah 2022. sebagai badan yang mengelola keuangan selalu memiliki Prinsip Syariah, Kehati-hatian, Transparan, Nirlaba, dan Akuntabel serta likuid.

Ia menuturkan, Likuid yang dimaksud ialah siap jika ada keberangkatan di tahun ini dana kelolaan di likuid dan siap kapan pun mempersiapkan keuangan untuk keberangkatan untuk keberangkatan 2 kali dalam setahun. 

Kontribusi dalam pengelolaan keuangan saat ini meningkat 9,64 persen dibanding 2020, menjadi Rp158,88 triliun, dengan jumlah jemaah tunggu mencapai 5 juta lebih jemaah. Dalam kegiatan tersebut, Akhyar juga menjawab berbagai pertanyaan masyarakat yang menanyakan besaran biaya riil yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah .

Baca Juga: BPKH Ajak Santri di Mojokerto Nabung Haji

Dimana yang dimaksudkan jemaah yang berangkat sebagian dibiayai oleh nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal. Biaya riil yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah ratarata sebelum pandemi berkisar Rp70 juta per jemaah, sedangkan yang dibebankan kepada jemaah rata-rata Rp35,2 juta pada tahun 2020-2021. 

Kebutuhan itu dipenuhi dari hasil nilai manfaat pengelolaan investasi yang dilakukan . Lebih jauh disampaikan, dana juga wajib untuk menjunjung asas keadilan dimana adanya bagi hasil bagi jemaah tunggu. Imbal hasil juga akan dirasakan jemaah dalam bentuk tambahan.

Sejak ada , calon jemaah mendapatkan dana di Virtual Account setiap tahunnya. Misalnya, dari setoran awal Rp25 juta dan menunggu selama 10 tahun, dulu dari awal sampai akhir, dananya tetap Rp25 juta dan tidak ada penambahan.

Baca Juga: 9 Kantor Imigrasi di Jatim Permudah Pembuatan Paspor bagi Pekerja Migran Indonesia

Namun saat ini justru ada penambahan di setiap tahun. Di tahun 2020 membagikan Virtual Account tahun 2021 sebesar Rp 2.5 triliun dan di tahun 2022 sebesar Rp 2 triliun ke calon jemaah dan akan dibagikan pada tahap selanjutnya.

“Sebagaimana diketahui adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah , rasionalisasi serta efisiensi penyelenggaraan ibadah ,” kata Akhyar.

Ia menaruh optimisme yang tinggi terhadap yang diagendakan di Pasuruan tersebut. Menurut dia, dengan sosialisasi yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh dan memilah informasi yang benar agar tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca Juga: Energi Sai untuk Perbaikan Spirit BLu Speed

RI terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan nilai manfaat keuangan . Sehingga, masyarakat dapat menyelenggaraan ibadah yang berkualitas dan diharapkan pengelolaan keuangan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat melalui sistem keuangan yang transparan dan modern, serta meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerja sama strategis dan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

, , berterima kasih kepada dan DPR RI Komisi VIII yang telah memilih wilayahnya dalam sosialisasi . Ia menyebut, hal ini menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan terkait bagaimana strategi dan pengelolaan keuangan .

Sementara itu, , , mengatakan dengan adanya sosialisasi ini terjalin kerja sama terhadap informasi pengelolaan keuangan yang harus transparan dapat terakomodir dengan baik dan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat luas khususnya daerah Pasuruan, Jawa Timur. Sehingga, semua informasi nantinya dapat terkirim secara sistematis ke masyarakat.

Baca Juga: Salat di Kamar Hotel Ikuti Imam di Masjidil Haram, Apakah Sah?

“Semoga tahun ini Indonesia bisa memberangkatkan dan menyesuaikan jumlahnya,” ucap

Kegiatan ini dimoderatori Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kanwil Jawa Timur H. Abdul Haris. serta tokoh masyarakat, dan penggiat travel dan umrah daerah Jawa Timur.(maf/par/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO