Desa Mandiri di Pamekasan akan Diberi Penghargaan dari Bupati

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Pemkab Pamekasan bakal memberi penghargaan untuk desa mandiri di wilayahnya. Hal tesebut dilakukan untuk mendorong sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan agar maju dan mandiri.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, memastikan hal itu dan mengatakan bahwa desa mandiri di wilayahnya kini ada 5, sementara desa maju sebanyak 40, dan desa berkembang berjumlah 133. Dari jumlah ini, tidak ada yang masuk kategori sebagai desa tertinggal di 13 kecamatan seluruh Kabupaten Pamekasan.

"Tugas kita (kepala desa) sekarang kalau desanya masuk yang berkembang, jangan berhenti di situ. Terus kembangkan agar bisa menjadi desa yang maju dan mandiri," ungkapnya, Kamis (16/6/2022).

Tamam berharap, pemerintah desa harus mengubah pola pikir lama yang orientasinya hanya untuk mendapat bantuan pemerintah, sehingga rela memasukkan desanya sebagai desa tertinggal dengan tanpa melakukan inovasi, dan kreasi untuk kemajuan desanya.

Pihaknya akan memberikan reward bagi desa yang masuk kategori maju dan mandiri untuk mendorong mengubah pola pikir lama yang tidak produktif tersebut. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 dengan reward hingga Rp500 juta untuk satu desa.

"Sekarang kita dorong reward Rp250 juta dan Rp500 juta untuk diberikan kepada desa yang maju. Desa Panempan tahun kemarin mendapat Rp500 juta, maksud saya, belajar ke Panempan bagaimana bisa dapat Rp500 juta," kata bupati.

Menurut dia, Panempan masuk dalam kategori desa mandiri dengan manejemen dan pengelolaan yang baik. Sehingga, desa itu nantinya diharapkan bisa menjadi desa percontohan di Kabupaten Pamekasan.

"Tujuannya fastabiqul khairot, berlomba-lomba kita semua memberikan pelayanan, pengayoman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang lebih baik," tuturnya.

Bupati menyebut, pemerintah desa bisa mendorong menjadi desa maju dan mandiri dengan melakukan program yang fokus pada satu hal. Misalnya di bidang kesehatan, masyarakat yang tidak tercover Kartu Indonesia Sehat, dan BPJS yang dibiayai APBD kabupaten di desa tersebut bisa dicover dengan dana desa.

"Langsung bilang kepada masyarakat, kalau saya jadi kepala desa tidak ada masyarakat yang tidak dilayani dan tidak mendapatkan BPJS. Itu top kalau bisa begitu," ujarnya.

Dia menuturkan, pemimpin tidak bisa membuat seluruh masyarakatnya puas, termasuk kepala desa atau bupati. Sehingga standar yang harus ditanam kuat adalah pantas bukan puas.

"Karena kalau puas, terkadang kepada diri sendiri saja tidak puas. Maka standarnya pantas," pungkasnya. (adv/dim/mar).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News