Dana PEN Mulus dalam Rapat Paripurna, Fraksi Golkar Tagih Janji Politik Bupati Karna

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Suasana adem ayem dan senyum ceria tampak pada wajah para anggota DPRD Situbondo saat Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2022 di ruang paripurna DPRD Situbondo Lantai II, Senin (29/8/2022).

Bupati Situbondo, Drs. H. Karna Suswandi, MM, menyampaikan sambutan tertulis. Tapi dibacakan Wakil Bupati Ny. Hj Chaoirani. Dalam sambutan itu Bupati Karna menetapkan tema Pembangunan Situbondo tahun 2022: Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata.

Menurut Bupati Karna, kekuatan RP-APBD tahun 2022 dari sisi pendapatan daerah berjumlah Rp 1.676.138.564.222,-, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp 1. 958.062.516.566,-.

Dalam sambutan itu, Bupati Karna juga menjelaskan tentang pinjaman dana PEN terutama tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung APBD. Namun tidak disebutkan jumlah besaran nominalnya.

“Pinjaman dana PEN diakhiri dan anggaran dana ini di P-APBD 2022 dinolkan.

Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka pemerintah kabupaten berkewajiban membayar pokok utang, bunga, provisi dan biaya pengelolaan yang telah dianggarkan pada APBD induk tahun anggaran 2022,” kata Bupati Karna dalam sambutan tertulisnya.

Pantauan wartawan HARIAN BANGSA, rapat paripurna ini seperti melaju di jalan tol bebas hambatan. Tidak ada intrupsi. Mulus. Bahkan berlangsung hanya sekitar dua jam.

Semua Fraksi menerima, termasuk catatan terkait pengembalian dana PEN yang sempat menimbulkan pro-kontra.

Andi Handoko, Ketua Fraksi PDIP, saat diwawancarai Syaiful Bahri, wartawan HARIAN BANGSA menjelaskan bahwa APBD Perubahan ini adalah pro rakyat.

“Walaupun realisasi infrastutur dari dana PEN gagal namun P-APBD 2022 ini telah merencanakan pembangunan jalan sekitar 35 e proc dengan nilai antara Rp 500 juta – Rp 2 M,, sedangkan yang PL dibawah 200 juta jumlah sekitar 100-an,” katanya.

Menurut dia, anggaran pembangunan infrastruktur ini berasal dari APBD. “Infrastuktur ini adalah jalan-jalan penghubung desa kecamatan yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Lokasi pemangunan jalan ini menyebar di semua kecamatan,” katanya.

Sementara anggota Fraksi Golkar, Zuhri, SH, menagih janji-janji politik Bupati Karna. Ia mengingatkan Bupati Karna tentang janji-janji politiknya saat kampanye Pilbub.

“Jangan terlalu jauh ngomong go internasional, yang perlu cepat direalisasikan itu porang dan vanilli yang merupakan janji-janji politiknya yang sudah dilupakan,” kata Zuhri. (Syaiful Bahri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News