Hadapi Dampak Cuaca Ekstrem, Gubernur Khofifah Ajak Bupati/Wali Kota Utamakan Mitigasi Bencana

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak bupati/wali kota beserta jajaran forkopimda se-Jatim meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana di tengah dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi.

Ia menegaskan, membangun kewaspadaan, melakukan mitigasi, dan antisipasi bencana merupakan langkah penting untuk meminimalisir risiko dampak bencana.

Pesan itu disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim yang dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Timur. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di BPSDM Provinsi Jatim Jalan Balongsari Tama Surabaya, Rabu (2/11).

“Dalam rakor kali ini, kami mencari solusi komperehensif, utamanya terkait penanganan bencana di saat cuaca ekstrem yang diikuti hidrometeorologi. Yang mana kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya banjir bandang, longsor, tanah bergerak, serta angin puting beliung,” tandas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu.

Menurut Mantan Menteri Sosial ini, mengingatkan pentingnya paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif. Sebab hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.

“Kesiapsiagaan, pencegahan, dan membuka ruang yang lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus kita terapkan. Untuk itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak,” katanya.

Ke depan, lanjut Khofifah, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penangulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif.

Untuk itu, berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisir risiko bencana, Khofifah menekankan pemda untuk aktif update informasi potensi dan risiko bencana di wilayahnya.

Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.

Selanjutnya, pemda diarahkan untuk memetakan potensi bencana dengan melakukan langkah-langkah preventif - mitigatif. Mulai dari mengecek aliran sungai atau irigasi, membersihkan sampah di aliran air sungai, melakukan pengerukan di titik sungai yang mengalami pendangkalan, sampai memastikan pintu air berfungsi dengan baik.

“Kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat yang diambil oleh pemerintah daerah akan memberikan percepatan perlindungan masyarakat terhadap dampak bencana. Oleh sebab itu, penanggulangan bencana ini harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Tidak cukup itu, Khofifah berharap bupati maupun wali kota bersama forkopimda turun langsung bersama camat dan forkopimcam serta kepala desa/lurah dalam memantau upaya antisipatif dan mitigatif di wilayahnya masing- masing. Seperti mengecek volume air sungai, sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk mengecek kondisi pintu air.

“Termasuk bagaimana mengondisikan kultur masyarakat. Karena sering karena kultur, masyarakat enggan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mengajak masyarakat mau menjaga sungai dengan tidak membuang sampah itu bukan yang bisa disepelekan,” imbuhnya.

Di akhir, Khofifah juga menegaskan pemerintah daerah baik legislatif maupun eksekutif harus bersinergi dalam upaya penyelenggaraan bencana di daerah. Kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka meminimalisir risiko bencana menjadi hal yang harus kita pegang.

Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa sampai dengan 1 November 2022 tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia sebanyk 3.045 kejadian. Didominasi bencana alam yakni cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.

Bencana alam ini menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa

“Sedangkan kejadian bencana di Jatim dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2012-2021, Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten di Provinsi Jatim dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi. Di mana tren kejadian bencana tiga tahun terakhir didominasi hidrometeorologi basah,” katanya.

Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam fase penanggulangan bencana yakni paham dan laksanakan standar pelayanan minimum (SPM) bidang penanggulangan bencana secara konsisten.

Sektor terkait harus dilatih secara berkala terkait rencana kontijensi dan operasi dengan semua unsur terkait. Selain itu, personel, sarana, dan prasarana serta gudang logistik peralatan juga menjadi hal yang harus dipastikan siap sebelum bencana terjadi.

“Pimpinan daerah harus mengetahui potensi bencana di daerah masing-masing. Buat pelatihan dan simulasi sesuai karakteristik bencana di daerah masing-masing,” katanya.

Ia mengimbau para kepada daerah untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan semua terpenuhi di setiap terjadi bencana. Pemda juga bisa memanfaatkan dana BTT atau sumber lain yang dipertanggungjawabkan.

“Lakukan pengumpulan data kerusakan sebelum fase transisi darurat berakhir, agar perbaikan bisa dilakukan dengan dana siap pakai (DSP),” pungkasnya.

Sebagai informasi, pelatihan kepemimpinan dalam penanggulangan bencana ini selain diikuti kepala daerah dan ketua DPRD, juga dihadiri sekretaris daerah, kepala pelaksana BPBD dan kepala bappeda dari kabupaten/kota se-Jatim. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News