Aktifkan Gakkumdu, Bawaslu Nyatakan Perangi Politik Uang, SARA, dan Hoax

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mulai mengaktifkan instrumen penegakan hukum terpadu (gakkumdu) jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Stakeholder yang membidangi pengawasan dan penindakan kasus pemilu itu mengajak kejaksaan negeri (kejari) dan polres setempat bermitra dengan meluncurkan sentra gakkumdu.

Baca Juga: Polres Mojokerto Kota Salurkan Bantuan Air Bersih ke Dusun Tempuran Dawarblandong

Acara sosialisasi dan launching peran penting sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu 2024 itu digelar di Hotel Lynn Mojokerto, Rabu (23/11/2022) tadi siang.

Dalam acara ini, Bawaslu Kota Mojokerto menghadirkan narasumber dari Kejari Kota Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota. Sedang Wali Kota Mojokerto diwakili oleh asisten pemerintahan setda kota setempat.

Acara ini juga diikuti seluruh anggota pengawas pemilu kecamatan (panwascam), partai politik (parpol), serta sejumlah stakeholder dan organisasi.

Baca Juga: Ayah Tiri yang Tega Cabuli Anaknya Dibekuk Satreskrim Polres Mojokerto Kota

"Tujuan acara ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan dan pola penindakan pidana pemilu," kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshor.

Dalam kesempatan itu, Ulil menyampaikan pihaknya menangani setidaknya 170 kasus pelanggaran dalam pemilu 2019. Ia menyebut minimnya penanganan kasus tersebut bukan karena pihaknya tidak bekerja, namun karena keberhasilan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan bawaslu.

"Harapan keberadaan peran strategis gakkumdu, bukan ada seperti tidak ada. Minimnya kasus dalam pemilu itu bukan kegagalan kami, namun karena kami ada divisi pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penanganan sengketa," ujarnya.

Baca Juga: Jumat Curhat, Polres Mojokerto Ingatkan Jaga Komunikasi Tiga Pilar dan Beri Pesan Kamtibmas

"Kami mengajak peran serta masyarakat untuk menjadi peran serta partisipasif bagaimana menyukseskan pemilu 2024 untuk menegakan hukum dan menghadirkan pemilu yang adil, demokrasi langsung, umum, dan rahasia," imbuhnya.

"Pemilu 2024 merupakan pemilu terbesar karena ada pilpres, pileg DPR, DPD, DPRD, serta pilkada serentak. Dengan tantangan yang begitu besar maka akan melakukan pengawasan sejumlah pelanggaran pemilu, terutama dengan maraknya politik uang, mahar politik, dan netralitas ASN, politik SARA, dan hoax serta kampanye hitam," pungkasnya.

Asisten Pemerintahan Kota Mojokerto Abdul Rahman Tuwo menyampaikan, gakukmdu sangat penting dalam mencegah pelanggaran pemilu 2024.

Baca Juga: Polres Mojokerto Kota Bongkar Praktik TPPO

Menurutnya, gelaran pemilu 2024 rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax dan SARA sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Pemerintah kota berharap melalui gakkumdu serta partisipasi masyarakat bersama-sama dalam mencegah pelanggaran pemilu, terutama beredarnya hoax dan isu SARA," pungkasnya. (yep/rev) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News