Buka Rakor TKPKD Kota Pasuruan, Mas Adi Targetkan 2024 Sudah Tidak Ada Kemiskinan Ekstrem

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka secara rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pasuruan bertempat di Valencia Resto, Senin (05/12/2022).

Dalam sambutannya, wawali yang karib disapa Mas Adi tersebut menegaskan kepada seluruh peserta rapat yang terdiri dari kepala OPD, perwakilan bank BUMN, PT Kantor Pos, PDAM, dan instansi terkait, bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama.

"Persoalan kemiskinan ini tidak hanya menjadi persoaalan Kota Pasuruan namun juga nasional. Untuk itu, persoalan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena, untuk mengukur kesejahteraan sebuah daerah dari angka kemiskinannya," tegasnya.

Menurutnya, langkah Pemkot Pasuruan dalam mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil positif. Hal itu bisa dilihat dari penurunan sebesar 0,51 persen jumlah penduduk miskin per Maret 2022, dari sebelumnya sebanyak 13.970 jiwa pada tahun lalu menjadi 13.020 jiwa atau 6,37 persen dari total penduduk.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Pasuruan juga menurun 0,22 persen menjadi 0,93 pada Maret 2022, dari sebelumnya sebesar 1,15 persen pada Maret 2021. Indeks keparahan kemiskinan juga menurun 0,05 poin, yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,27 menjadi 0,22 pada kondisi Maret 2022.

"Untuk garis kemiskinan Kota Pasuruan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp461.624 per kapita/bulan pada Maret 2022, atau mengalami kenaikan Rp25.526. Alhamdulillah ada kenaikan," imbuhnya.

Meski demikian, wawali mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki tugas besar lainnya, yakni menghilangkan kemiskinan ekstrem yang ditarget tuntas pada tahun 2024 sebagaimana instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di antaranya menurunkan beban pengeluaran masyarakat, denga cara pemberian bansos, BPNT, PKH, PIP, subsisdi listik, pemasangan listrik gratis, subsidi elpiji, maupun pemberian JKN,” urainya.

Kemudian, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan, program vokasi, kemudahan akses pembiayaan dan permodalan, akses pasar, dan lain sebagainya.

"Serta, meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak," katanya.

"Sektor UMKM kita ini tumbuh dengan baik. Kemudahan permodalan ini juga perlu, sehingga dapat membuat UMKM semakin tumbuh. Sanitasi kita juga perlu diperhatikan," pesan Mas Adi. (ard/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News