Gubernur Khofifah Siapkan Strategi Pengendalian Inflasi hingga Kebebasan Beragama dan Beribadah

BOGOR, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah secara tegas menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Ia mengaku siap melakukan langkah penanganan berbagai masalah yang menjadi arahan presiden, mulai dari masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.

Gubernur mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti kegiatan yang juga dihadiri seluruh jajaran kepala daerah se-Indonesia bersama kapolda, pangdam, kajati, kapolres, dandim, kajari, sampai dengan ketua DPRD serta BPS baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut,” tuturnya.

Terkait inflasi, ia bakal terus memperbarui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan inflasi, yang mana berdasarkan data dari BPS per 2 Januari 2023, pergerakan inflasi month-to-month di Jawa Timur pada Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.

“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” ujarnya.

Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah yakni penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dan posko digital satgas pangan.

Strategi kedua yakni Ketersediaan Pasokan dilakukan diantaranya dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, pengamanan produksi. Kemudian pengendalian ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi di 38 kab/kota dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok dan penting.

Strategi ketiga yakni Kelancaran Distribusi. Program ini diantaranya dilakukan dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero Over Dimension Over Load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3kg di Jatim.

Selanjutnya strategi keempat yakni Komunikasi Efektif dilakukan dengan berbagai langkah diantaranya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder, pertemuan Kepala OPD dengan BPS membahas perkembangan inflasi di Jatim setiap minggu, serta menyediakan running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik.

Selanjutnya, dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem, Gubernur Khofifah telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.

“Kami juga terus meminta Bupati/Walikota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami juga meminta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil untuk ikut menyisir wilayah-wilayah mana yang masih ada kemiskinan ekstrem,” katanya.

Selanjutnya soal penanganan stunting, Pemprov Jatim memiliki 2 macam intervensi. Yakni itervensi spesifik (bidang kesehatan) kontribusinya sebesar 30% dan intervensi sensitif (bidang non kesehatan) kontribusinya sebesar 70%.

“Berbagai upaya ini terus dilakukan baik koordinasi lintas sektor, edukasi, konseling, dan koordinasi baik soal gizi, makanan bayi dan anak, pelaksanaan imunisasi, sampai dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin di posyandu,” katanya.

Kemudian terkait investasi, Gubernur Khofifah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan ideal di Jatim. Di Jatim sendiri telah ada Perda No. 2 Tahun 2019 tentang penanaman modal. Dimana di dalamnya mengatur tentang percepatan pelayanan perizinan, deregulasi penanaman modal, promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, serta pemberian insentif bagi penanam modal.

Insentif ini, lanjutnya, seperti pengurangan atau memberikan keringanan pajak daerah atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan pemberian bantuan modal. Sedangkan pemberian kemudahan seperti penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi

“Kami juga terus melakukan inovasi proses perizinan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni pelayanan perizinan online, pelayanan informasi investasi online, serta pelayanan Jatim Online Single Submission,” katanya.

“Selain itu juga dengan memberikan fasilitasi perusahaan eksisting tetap beroperasi fasilitasi pengendalian penanaman modal perusahaan Jatim dan memfasilitasi perusahaan dalam mengurai permasalahan penanaman modal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jatim ini mengatakan, dirinya bersama Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan jajaran Forkopimda Jatim rutin melakukan rapat koordinasi bersama dengan berbagai pihak terkait terutama jelang Hari Besar Nasional. Seperti Hari Raya Keagamaan, Tahun Baru, sampai dengan persiapan keamanan jelang Pemilu.

“Sinergi, kolaborasi dan koordinasi ini terus kami lakukan untuk menjaga stabilitas keamanan Jatim agar tetap kondusif. Termasuk apabila ada isu-isu terkait gangguan keamanan dan ketertiban maka Pak Pangdam, Pak Kapolda serta Pak Pangdam juga telah memiliki langkah-langkah konkret terkait penanganannya,” pungkasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News