Prodi AP Umsida Usulkan 5 Rekomendasi untuk Pemkab Sidoarjo

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik (MPP) Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema ‘BUMDes Membangun Perekonomian Desa di Kabupaten Sidoarjo’.

Diketahui, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Bumdes sendiri, sebagai lembaga penggerak perekonomian desa dan hasil pemanfaatannya untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

FGD yang digelar pada Selasa (13/6/2023) tersebut, menghadirkan narasumber dari Pengaman Bumdes Provinsi Jawa Timur, Dini Purnawansyah.

Tujuan diadakan FGD tersebut, adalah menganalisa permasalahan dan potensi Bumdes terpilih, untuk mewujudkan dasar penerapan inovasi program di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, pelaksanaan FGD itu, dihadiri seluruh asisten laboratorium prodi AP dan Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Umsida.

Dalam pembukaannya, Hendra Sukmana sekali Sekretaris Dosen Prodi Administrasi Publik mengatakan, banyak mahasiswa Prodi Administrasi Publik yang memilih topik penelitian yang berkaitan dengan Bumdes.

"Saya harap alumni juga harus mewadahi dan menjembatani mahasiswa prodi AP untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini terkait BUMDes di Indonesia," kata Hendra.

Dini Purnawansyah mengatakan, terkait problematika yang dialami Bumdes Kabupaten Sidoarjo, yaitu kurangnya inovasi untuk pengembangan dan pengelolaan Bumdes yang sesuai dengan potensi atau ciri khas di Kabupaten Sidoarjo.

“Saat ini Kabupaten Sidoarjo memiliki 282 BUMDes diantaranya sebanyak 182 BUMDes yang aktif berusaha, 46 BUMDes yang tidak aktif. Selanjutnya, terdapat beberapa bidang yang dijalankan BUMDes Kabupaten Sidoarjo diantaranya bidang jasa, kuliner, wisata, perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan, dan wisata," Jelasnya Dini.

Selain itu, ia meminta para mahasiswa membuat kelompok untuk menganalisis Bumdes menggunakan metode SWOT, untuk menemukan aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di dalam usaha yang telah direncanakan oleh Bumdes di Sidoarjo.

Ia juga mengatakan, selama ini, terdapat kesulitan dalam mendirikan Bumdes di SIdoarjo, yaitu minimnya komitmen pemimpin, minimnya kepercayaan masyarakat, terbatas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes, dan kemampuan Pemerintah Desa mengendalikan potensi yang sesuai.

Sementara itu, Dosen Administrasi Publik, Isnaini Rodiyah mengatakan, Bumdes selama ini sudah mendapatkan penyertaan modal yang cukup besar dari dana desa, akan tetapi kondisi eksisting di Sidoarjo membuat Bumdes belum menjadi roda penggerak utama perekonomian desa.

"Kedepan Pemkab Sidoarjo harus mengawal dan menekankan kepada Kepala Desa agar mempunyai komitmen untuk membangun perekonomian desa melalui BUMDes. BUMDes harus mampu menggerakan perekonomian desa," kata Isnaini.

Dari hasil FGD tersebut, berhasil membuat beberapa rekomendasi, yaitu, Pemerintah Desa lebih inovatif dan pandai dalam potensi, Tanah Bengkok atau aset pertanian dapat dikelola baik oleh Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo dan dapat dijadikan sebagai Bumdes.

Kemudian, melakukan konsolidasi seluruh Bumdes di Sidoarjo untuk membangun minimarket secara mandiri, mengadakan forum untuk menganalisis potensi-potensi bersama stakeholder terkait, serta menjadikan Sawah Bengkok sebagai pilot project untuk budidaya sayuran beras tanpa pestisida sebagai produk unggulan di Kabupaten Sidoarjo. (cat/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News