Lujeng Sudarto.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Pasuruan pada September 2023 mendatang, Direktur LSM Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto, angkat bicara.
Ia berharap yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan nantinya adalah benar-benar orang yang berintegritas dan bebas kepentingan politik. Mengingat, masa transisi tahun politik rawan adanya 'pejabat titipan'.
Baca Juga: Tak Dukung Lingkungan Hidup, Lujeng Pertanyakan Visi 2 Paslon Pilbup Pasuruan 2024
"Penunjukan Pj. Bupati Pasuruan tidak hanya sekadar memiliki kepantasan jabatan. Namun juga harus mempertimbangkan kapabilitas serta rekam jejak karir birokrasinya," ujar Lujeng kepada HARIAN BANGSA di Tamandayu, Pandaan, Pasuruan, Selasa (4/7/2023).
Untuk itu, ia bersama LSM lainnya akan mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar menyeleksi secara ketat calon Pj Bupati Pasuruan. Sehingga figur yang menjabat nantinya benar-benar berkompentensi dan memiliki integritas.
"Proses penunjukan Pj. Bupati Pasuruan harus diawasi agar tidak diintervensi oleh kekuatan politik atau pihak-pihak mana pun. Satu tahun jabatan pj bupati itu dalam masa transisi rentan untuk dimanipulasi kekuatan politik mana pun untuk mendapatkan kepentingan politik dan serta motif ekonomi dalam pengadaan barang dan jasa," tegas Lujeng.
Baca Juga: Pesan Pj Gubernur Jatim saat Lantik Pj Bupati Pasuruan dan Pj Wali Kota Probolinggo
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, mengatakan pihaknya juga memiliki hak untuk mengusulkan calon Pj. Bupati Pasuruan. Menurutnya, pejabat di Pemkab Pasuruan juga bisa diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut.
"DPRD bisa mengusulkan nama-nama sebagai calon Pj. Bupati Pasuruan. Tentu, dengan kepangkatan yang memenuhi persyaratan. Penentunya ada di Kemendagri," kata Andri Wahyudi. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
