Para aktivis gabungan dari berbagai LSM saat menggelar demo di depan Kantor Bea Cukai Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Aktivis Pandowo Limo (APL) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut harta kekayaan para pejabat di lingkungan Kantor Bea Cukai Wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Hal itu disampaikan melalui aksi yang digelar di depan Kantor Bea Cukai Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan di Pandean, Rembang, Bangil, Senin (11/9/2023).
Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Begini Dakwaan Jaksa KPK ke Bupati Sidoarjo Nonaktif
Korlap APL, Ayik Suhaya, mengatakan bahwa gaya hidup pejabat kantor bea cukai patut dicurigai karena serba istimewa. "Baik itu mulai dari kepala kantor, kabag, kabid, hingga staf-stafnya," cetus Ayik.
Tidak hanya itu, Ayik juga menyoroti penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kanwil Bea Cukai Pasuruan yang menurutnya tidak tepat sasaran.
Padahal, anggaran DBHCHT di Kabupaten Pasuruan tertinggi di Indonesia. Perinciannya, untuk Kabupaten Pasuruan mencapai Rp335 miliar, sedangkan Kota Pasuruan Rp29 miliar.
Baca Juga: Bersama para Petani Milenial, Khofifah Panen Bunga Sedap Malam di Pasuruan
Namun demikian, kesejahteraan di Kabupaten/Kota Pasuruan tak seiring dengan tingginya DBHCHT yang didapat. Ia menyontohkan sektor infrastruktur, di mana masih banyak jalan yang rusak.
Menurutnya, pemanfaatan DBHCHT harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapa yang terjadi sejauh ini hanyak digunakan sosialisasi yang tidak jelas manfaatnya.
Ayik menyebut dari jumlah DBHCHT yang diterima, 30% di antaranya digunakan untuk sosialisasi gempur rokok ilegal. Namun, Ayik menyebut sosialisasi yang dilakukan pemda melalui satpol PP hanya sebatas euforia.
Baca Juga: Pemilik Kafe di Ruko Gempol 9 Keluhkan Pungutan Rp80 Ribu per Hari, Minta Pertanggungjawaban
"Kenyataan di lapangan masih banyak rokok tanpa cukai ditemui di kios-kios rokok. Ada dugaan pula cukai tidak sesuai peruntukannya, dan ini dilakukan pembiaran oleh petugas BC Pasuruan," ungkapnya.
Saat orasi, Ayik juga menyindir Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kabupaten dan Kota Pasuruan Hatta Wardhana yang terkesan cuek dengan aspirasi masyarakat.
"Kami lebih mudah menjumpai kapolres, dandim, dan pejabat tinggi lainnya daripada menemui kepala kantor (bea cukai) yang kesannya arogan dan sombong," ucap Ayik.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Ajak Stakeholder Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas
"Kami sebelum mengadakan aksi ini sudah konfirmasi. Moro ujuk-ujuk datang, tapi oleh kakan tidak dihargai kedatangan kami," tegas Ayik.
"Nanti kami lapor kakanwil (Jatim) bahwa Kakanwil Bea Cukai Kabupaten/Kota Pasuruan bobrok," pungkasnya.
Sekadar informasi, APL merupakan gabungan aktivis dari 5 LSM. Masing-masing adalah GMFKPPI yang diketuai oleh Ayik Suhaya, M-Bara dipimpin Saiful, Pantura dipimpin Lukman Hakim, Jimat dipimpin Muclis, dan LSM lainnya. (afa/par)
Baca Juga: KPK Siap Ladeni Praperadilan Bung Karna
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
