Belum Capai 75 persen, Penyerapan Belanja Pemkab Tuban Dinilai Kurang Bagus

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Penyerapan belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dinilai kurang bagus. Hal tersebut, berdasarkan perhitungan kuartal triwulan, yang seharusnya mencapai 70-75 persen.

"Kalau menurut perhitungan kuartal triwulan, penyerapan belanja Pemkab Tuban kurang bagus. Seharusnya bisa mencapai 70 sampai dengan 75 persen di triwulan akhir ini. Hal itu didasarkan atas hitungan setiap kuartal triwulan kenaikan belanjanya 25 persen. Seharusnya bisa diserap lebih besar lagi," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani saat diminta keterangan wartawan, Jumat (29/9/2023).

Baca Juga: Pemkab Tuban Dapat Hibah Pesawat TNI AL

Kata Martina sapaan akrabnya, untuk wilayah Kabupaten Tuban sendiri belanja negara hingga saat ini mencapai Rp1,66 triliun, atau 60,27 persen dari pagu sebesar Rp2,75 triliun.

Belanja Negara di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja negara ini penting, karena merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Hingga saat ini penyerapan belanja sekitar 60,27 persen atau sekitar 1,66 triliun. Dan ini dinilai kurang bagus penyerapannya," imbuhnya lagi.

Perempuan yang pernah bertugas di KPPN Kalimantan itu menambahkan, perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di wilayah Kabupaten Tuban per 31 Agustus 2023 tumbuh sebesar 20,77 persen. Realisasi BPP sebesar Rp223,63 miliar, atau sebesar 65,94 persen dari alokasi pagu sebesar Rp338,74 miliar.

Secara alokasi terdapat peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 10,47 persen. Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi terendah terdapat pada belanja modal dengan realisasi sebesar 45,37 persen atau Rp2,25 miliar dari pagu 4,96 miliar.

"Belanja modal tersebut juga terkontraksi 92,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut terjadi utamanya karena pagu belanja modal turun dibandingkan tahun lalu," bebernya.

Selanjutnya, belanja pegawai terkontraksi sebesar 0,77 persen dengan realisasi sebesar 64,43 persen atau Rp121,30 miliar dari pagu 188,27 miliar.

Belanja Barang merupakan jenis belanja yang tumbuh positif signifikan sebesar 106,83 persen, dengan realisasi sebesar 68,60 persen atau Rp99,82 miliar dari pagu Rp145,51 miliar.

"Untuk Transfer Ke Daerah, Realisasinya sebesar Rp 1,44 triliun atau telah mencapai 59,48 persen dari pagu Rp 2,42 triliun," imbuh Martina.

Ia menyampaikan, untuk transfer ke daerah di Kabupaten Tuban terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp 283,90 miliar atau sebesar 44,55 persen dari pagu Rp637,30 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp662,22 miliar atau sebesar 66,63 persen dari pagu Rp993,84 miliar.

"Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK NonFisik terealisasi sebesar Rp272,15 miliar atau 56,11 persen dari pagu 484,99 miliar," tambahnya.

Sementara itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp32,02 miliar atau sebesar 22,95 persen dari pagu alokasi Rp139,50 miliar. Realisasi penyaluran DAK Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 65,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran DAK NonFisik terealisasi sebesar Rp240,13 miliar atau sebesar 69,50 persen dari pagu alokasi Rp345,49 miliar. Realisasi penyaluran DAK NonFisik mengalami pertumbuhan sebesar 191,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp218,31 miliar atau 72,99 persen dari pagu Rp299,10 miliar," pungkas Martina. (gun/wan/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News