Lujeng Sudarto.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wacana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Pasuruan pasca mutasi pejabat yang dilaksanakan oleh Pj. Bupati Andrianto, menuai respons dari Lujeng Sudarto, Direktur LSM Pusaka.
Lujeng mengatakan bahwa interpelasi adalah hak konsitusional DPRD. Namun, ia menekankan agar DPRD bisa menjelaskan dasar penggunaan hak tersebut.
Baca Juga: Kinerja Buruk, Kepala Desa Kawisrejo Pasuruan Didesak Mundur
"Saya secara pribadi sangat setuju, asal jangan hanya gertakan belaka. Perlu penjelasan konkret alasan interpelasi itu, supaya publik tahu," kata aktivis senior tersebut kepada BANGSAONLINE.com saat ditemui di halaman Gedung DPRD, Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis (29/2/2024).
"DPRD menilai kebijakan pj. bupati menggelar mutasi kepada 55 pejabat OPD tingkat eselon II, III, IV, dianggap bermasalah. Letak permasalahannya itu harus dijelaskan, jangan hanya karena empat ASN di lingkungan setwan (dimutasi) lalu membuat DPRD kebakaran jenggot," cetusnya.
Menurut Lujeng, yang terpenting adalah para anggota DPRD paham arti interpelasi itu sendiri. Yakni meminta keterangan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Baca Juga: Tak Dukung Lingkungan Hidup, Lujeng Pertanyakan Visi 2 Paslon Pilbup Pasuruan 2024
"Misalkan kalau empat ASN yang ada di lingkungan setwan dimutasi, kira-kira berdampak luas nggak?" tanya Lujeng.
Oleh karena itu, Lujeng meminta dewan menyampaikan kepada publik alasan konkret apabila interpelasi itu benar-benar dilakukan.
"Jangan sampai ibarat anjing bisa menggonggong, tapi gak bisa menggigit," pungkasnya. (afa/rev)
Baca Juga: Pemilik Kafe di Ruko Gempol 9 Keluhkan Pungutan Rp80 Ribu per Hari, Minta Pertanggungjawaban
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
