Bupati Mojokerto Beberkan Konsep Atasi Tantangan pada 2025

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Mojokerto menggelar Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2045, Senin (4/3/2024). Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati, mengidentifikasi setidaknya 25 permasalahan lingkup bidang urusan pemerintahan dan pembangunan manusia tahun 2025.

Sebanyak 24 tantangan juga teridentifikasi di bidang lingkup bidang perekonomian dan infrastruktur. Agenda yang dihadiri sejumlah pejabat terkait itu juga dimeriahkan dengan pameran UMKM dan produk unggulan daerah.

Selain itu, ada hiburan kesenian rakyat yang mengisahkan pertarungan pendekar lereng Bukit Welirang yang dimainkan siswa SMPN 1 Pacet dan SMAN Puri. Lalu, ditampilkan pula tarian asli Kabupaten Mojokerto, Bedoyo Putri Mojosakti.

"Kita bersyukur karena tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja tim koordinasi daerah vokasi. Hanya ada 2 daerah di Jatim, yakni Kabupaten Mojokerto dan Gresik," kata Ikfina.

"Ini yang kita jalankan, bagaimana kita mensingkronkan antara ketersediaan lapangan kerja di Mojokerto dengan pendidikan kerja. Sehingga terjadi link and macht. Ini yang kita garap serius di tahun 2024 dan sudah proses," imbuhnya.

Bupati Mojokerto saat memperlihatkan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2045 yang baru diteken kepala OPD. Foto: NINA PUJI RAHAYU/BANGSAONLINE

Berbicara soal tentang kurangnya pelatihan kerja bersertifikat, bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan tengah menjalankannya dengan pendampingan dari Kemenaker. Dikatakan pula, Identifikasi tentang perlunya peningkatan manajemen ASN dibidang Merit System dan Core Value Ber-AKHLAK.

"Semangat kita ini dan kita upayakan untuk bisa terjadi internalisasi bagi seluruh ASN di Pemkab Mojokerto. Belum optimalnya peningkatan akses air minum aman dan sanitasi aman itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat," ujarnya.

Pembahasan berlanjut tentang minimnya tata kelola aksesbilitas dan layanan transportasi massal. Ikfina pun bersyukur lantaran pemerintah provinsi menyediakan Bus Trans Jatim yang sudah masuk ke wilayah yang dipimpin, "Kita akan kaji kebutuhan prioritas dan titik mana Pemkab Mojokerto akan menyediakan transportasi publik."

Pemkab Mojokerto juga mengidentifikasi 10 isu strategis, yakni penuntasan kemiskinan dengan sistem regsosek dan perlindungan social adaptif terintegrasi.

"Kita sudah bekerja sama dengan BPS dan saya sudah meng-SK- kan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim, termasuk pemantauannya. Karena kemiskinan adalah fluktuasi sehingga intervensi yang kita lakukan adalah betul-betul yang sesuai dengan kondisi dari warga," ucapnya.

Kedua percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting akibat tingginya pernikahan anak di Kabupaten Mojokerto. Ikfina mengatakan, "Ini yang menjadi penyebab tingginya stunting. Ini menjadi masalah kita. Kita butuh bapak ibu untuk menjaga anak-anak kita."

Dijelaskan pula soal pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, "Untuk ini upaya kita tidak main-main. Seminggu sekali kita rapat dipimpin Mendagri. Pak Inspektur setiap hari jam 5 sore melaporkan upaya apa saja yang dilakukan pemda dalam pengendalian Inflasi. Harus ada buktinya dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita serius dalam pengendalian inflasi. Karena ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi."

Disebutkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan daerah terhadap bencana, "Ini selalu kita lakukan. Manakala terjadi bencana kita selalu turun dan melakukan rapat evaluasi dengan tim teknis dan kita tindaklanjuti. Banjir Tempuran tahun 2021 kita selesaikan dengan berbagai upaya. Selesai terakhir tahun 2023 dengan pembangunan jembatan desa. Banjir di Ngoro, itu sekarang kalau banjir segera surut. Karena kita tidak mengendalikan besarnya air yang turun."

"Kita membangun dam untuk mengatur air senilai Rp 1,8 miliar di Sumber Waru dan 30 menit kalau banjir segera surut. Tinggal kita bangun kolam resistensi dan kita koordinasi dengan Balai Besar Jalan dan Jembatan karena saluran air disana masuk dalam kewenangan beliau," tuturnya.

Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan insentif fiskal.

"Untuk PAD saya mohon kerja sama semuanya. Untuk itu saya butuh dukungan penuh dengan DPRD dan Forkopimda. Tahun lalu pembangunan dari DAK tahun 2023 kita sekitar Rp 30 miliar. Jadi sebagian besar pembangunan fisik yang kelihatan itu dari PAD. Maka kita butuh kerja sama untuk percepatan pembangunan Kabupaten Mojokerto," kata Ikfina.

Isu strategis lain adalah peningkatan pelayanan publik dan ddministrasi pemerintahan Terintegrasi Berbasis Elektronik (SPBE), ia menyebut, "Ini leading sektornya adalah Kominfo. Saya minta indeksnya 4 ya, tolong disiapkan."

Peningkatan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit dan Core Value ASN. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages). Penguatan peamanan dan Ketertiban serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dalam kesempatan itu, Ikfina menyampaikan misi RPJPD Kabupaten Mojokerto 2025-2045, yakni mewujudkan misi pembangunan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Mojokerto yang ditunjang dengan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan aksesibilitas jaringan telekomunikasi dan internet. Infrastruktur yang memadai dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Inovasi dan teknologi yang terus berkembang, promosi investasi, pengembangan pariwisata, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sektor pertanian dan non-pertanian serta industri kreatif. Sektor pertanian masih mendominasi sektor ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto Asri dengan konsep Mojokerto asri bertujuan untuk menciptakan kabupaten Mojokerto sebagal lingkungan yang lebih asri, lestari, dan manusiawi. Mojokerto yang berdedikasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdedikasi tinggi dengan penyediaan pelayanan infrastruktur yang berkualitas, diantaranya adalah jalan, jembatan, pengairan, lapangan, dan pasar. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah aksesibilitas antar wilayah serta meningkatkan kemudahan akses untuk para pelaku usaha dan masyarakat.

Manajemen keuangan dan anggaran yang baik. Mojokerto adil kedalam misi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan SDM Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, akses infrastruktur yang memadai, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam mencapai misi masyarakat Mojokerto yang sejahtera, maka sinergi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, dan berbagai stakeholder lainnya perlu terjalin dengan baik. (adv/nin/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News