KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menghormati proses hukum yang menetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disapa Gus Muhdlor menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Ia pun menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus diutamakan sembari menunggu penetapan resmi Gus Muhdlor menjadi tersangka, dan kemudian mengeluarkan surat penunjukkan wakil buati menjadi pelaksana tugas (Plt).

“Nanti kalau sudah selesai masalahnya, baru kalau ada sisa waktu wabupnya ditetapkan sebagai Bupati (Plt),” ujarnya setelah acara Halal Bihalal bersama wali kota dan bupati se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (18/4/2024).

Hingga kini, Pemprov Jatim belum menerima surat dari KPK terkait Gus Muhdlor untuk menugaskan wabup Sidoarjo Subandi menjadi Plt Bupati.

“Tapi setelah mendapat persetujuan dari Mendagri,” kata Adhy.

Meski menjadi tersangka atas dugaan korupsi karena memotong dan menerima uang di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPBD) Sidoarjo, Pj Gubernur Jatim mengatakan Gus Muhdlor masih menjadi bupati sebelum ada surat penetapan tersangka.

“Kalau sudah diputuskan ini sudah harus selesai, jadi saya masih menunggu,” ucapnya.

Saat disinggung tidak hadirnya Gus Muhdlor di Grahadi saat acara halal bihalal, Adhy menyatakan bahwa itu lebih baik, daripada nanti menjadi target operasi (TO) para wartawan, “Dia tidak datang itu lebih baik, mungkin dia mempersiapkan diri.”

Pemprov Jatim, lanjut Adhy, saat ini fokus pada proses administrasi 500 pejabat yang belum lama gagal dilantik karena perintah Kemendagri. Ia menyatakan, Pemprov Jatim sudah berkirim surat ke Mendagri agar segera dilakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi kekosongan jabatan di Pemkab Sidoarjo.

Pada surat mendagri dijelaskan, untuk mengangkat kembali pejabat harus ada rekomendasi dari Mendagri. Oleh karena itu, pihaknya berkirim surat agar segera ada proses administrasi untuk para pejabat tersebut.

“Ini urgent yang harus dilakukan agar tidak ada kekosongan pejabat. Khususnya Sekretaris Pemkab. Mudah mudahan segera ada jawaban dari Kemendagri,” kata Adhy. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News