Tetap Beroperasi, Pj Bupati Probolinggo Tutup 3 Karaoke Ilegal

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Untuk kedua kalinya, Pemkab Probolinggo bertindak tegas terhadap 3 tempat karaoke ilegal yang masih memaksa beroperasi meski sebelumnya sudah dilakukan penutupan oleh petugas gabungan.

Kali ini, Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, langsung turun ke lokasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 3 karaoke yang telah dinilai membandel, dan tak mengindahkan intruksi Satpol PP setempat.

Sekitar pukul 13.45 WIB, ia bersama seluruh jajaran kepala OPD terkait kembali memasang garis polisi di pintu masuk karaoke yang tak mengantongi izin. Ada dua titik lokasi yang sempat dicek Ugas, lokasi pertama berada di Desa Dringu.

Tempat karaoke yang berada dipinggir sawah itu, tampak tertutup rapat. Namun, Ugas langsung memasang garis polisi.

Lokasi kedua, berada di Desa Pabean, di sana Ugas bersama rombongannya langsung mengecek kondisi didalam yang terdapat dua kamar untuk tempat karaoke, lengkap dengan layar LCD dan pengeras suara yang dilapisi dinding peredam suara.

Pj Bupati Probolinggo ditemui langsung pemilik karaoke bernama Bowo. Ugas mewanti-wanti agar pemilik karaoke berkedok kafe itu tidak membuka tempat karaoke-nya sebelum mengantongi izin resmi dari Pemkab.

Tampak, ia berang terhadap keberadaan karaoke liar yang dinilai cukup meresahkan warga sekitar. "Ini sudah beberapa kali dilaporkan ke aplikasi Lapor Kanda. Saya sudah peringatkan agar ditutup, namun mereka masih membandel buka," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (1/7/2024).

Tidak hanya itu, Ugas mengaku tempat karaoke yang berada di Desa Dringu itu tidak hanya tidak mengantongi izin karaoke. Namun, lahan yang dibangun merupakan lahan yang masuk dalam kategori Lahan sawah yang dilindungi atau LSD.

"Tiga hari yang lalu, sudah kita tutup dengan asumsi kita penutupan itu akan dipatuhi, ternyata saya kaget. Dan informasi dari teman-teman media masih buka," tuturnya.

Ia menyatakan, pihaknya tidak akan menolerir semua pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha senyampang melanggar peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat.

"Kalau bicara izin, ini tidak memenuhi proses izin secara benar. Karena ini banyak melanggar aturan, termasuk lahan LSD. Kalau main kaku-kakuan dibongkarpun bisa usaha ini. Kalau hari ini, kedatangan saya tidak dipatuhi, ketiga kalinya saya akan melakukan tindakan yang tidak nyaman," paparnya.

Sementara, Wakil Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Satimin, mengapresiasi langkah tegas pemerintah daerah setempat atas adanya tempak karaoke ilegal yang meresahkan warga tersebut.

"Secara usaha kami mendukung, tapi urusi dulu izinnya. Biar, tidak meresahkan masyarakat yang ada di Dringu," ujar Satimin yang juga Wakil Sekertaris MUI Kecamatan Dringu. (ndi/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News