Pemkab Malang Sosialisasikan Kebijakan Administrasi Kependudukan

MALANG, BANGSAONLINE.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang Kamis (20/8) siang tadi menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut diikuti 840 peserta mulai dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesos se-Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Kasi Pemerintahan atau Pelayanan Desa se-Kabupaten Malang.

Bupati Malang, H. Rendra Kresna yang turut dalam sosialisasi tersebut menjelaskan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka semua kepengurusan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak dibebaskan dari pembiayaan.

"Masyarakat selama ini kurang memahami mekanisme kepengurusan dokumen kependudukan, karena itu setelah diberlakukan UU Nomor 24 Tahun 2013 ini, tentunya tidak ada alasan lagi masyarakat tidak terdata karena alasan administrasi," jelas pria yang akrab disapa Bung Rendra itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Purnadi, SH, M.Si menerangkan maksud diselenggarakan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada aparatur yang menangani, khususnya baik dari tingkat desa maupun sampai tingkat kecamatan.

"KTP elektronik memang masih ada kendala, yaitu belum terdistribusi karena suatu hal dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya informasi dari pemerintah pusat bahwa akhir Agustus atau awal September nanti rampung sehingga dapat terealisasi dan segera bisa terdistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang," jelas Purnadi. (thu/rvl)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News