BANGSAONLINE.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya agar lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bisa langsung diangkat sebagai aparatur negara.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan bahwa lulusan STPN dibutuhkan di sejumlah instansi pemerintah, khususnya yang membidangi pertanahan dan tata ruang.
BACA JUGA:
- Sekjen Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Sertifikat Tanah Elektronik ke Praktisi dan Akademisi
- Menteri AHY Serahkan Sertifikat TORA untuk Masyarakat eks Timor Timur yang Setia pada NKRI
- Menteri AHY Siapkan Baseline Program Pertanahan dan Tata Ruang Untuk Transisi Kepemimpinan
- Jadi Pembicara pada Konferensi Internasional Unair, AHY Paparkan Upaya Wujudkan 17 SDGs
“Lulusan STPN ini sangat banyak diperlukan juga, bukan hanya di pemerintah tetapi juga di badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta. Jadi kita sudah menghitung untuk lima tahun ke depan saja kebutuhannya di atas 10 ribu. Kebutuhan ini dalam rangka pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih baik lagi,” ujar Suyus Windayana dalam Simposium Nasional KAPTI-Agraria di STPN Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Jumat (30/08/2024).
Ia menyampaikan, untuk menjadi Ikatan Dinas, STPN tengah mengkaji perluasan program studi dan jenjang pendidikan.
“Jadi bukan hanya juru ukur ya. Tapi ada program studi lain seperti bagaimana mengenai hukum pertanahan, tata ruang di desa, di kecamatan. Kita ingin lebih luas lagi, bagaimana masalah hukum, tata ruang, nilai tanah, sehingga pengadaan-pengadaan tanah juga bisa lebih cepat dilaksanakan,” terang Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Ketua STPN, Agustyarsyah menyebut sekolah yang berdiri sejak tahun 1963 ini memiliki 2.588 taruna aktif yang terdiri dari 351 taruna DI dan 2.237 taruna DIV.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022, STPN sudah bisa bertransformasi menjadi politeknik dan memiliki ikatan dinas.
