Kajari Gresik Nana Riana (dua dari kanan) saat sosialisasi penggunaan DD di balai desa Kedanyang. FOTO: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan negeri (Kejari) Gresik menggelar Sosialisasi Prioritas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa (DD) serta Pendampingan Hukum (legal assistenci), di balai desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Jumat (4/10/2024).
Kegiatan dengan nara sumber kepala kejaksaan negeri (Kejari) Gresik, Nana Riana ini melibatkan kepala desa (kades) dan perangkat se-Kecamatan Kebomas. Nana Riana menyampaikan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersumber dari pendapatan paling rawan penyimpangan.
Baca Juga: Korupsi Hibah UMKM Gresik, Direktur YLBH FT Pertanyakan Status Siska dan Joko
"Jadi, yang paling rawan penyimpangan penggunaan anggaran itu dari pendapatan," tandasnya.
Ia lantas mencontohkan desa-desa di wilayah Kecamatan Manyar, banyak berdiri industri sehingga bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) besar untuk sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
"Makanya saya minta kepala desa harus hati-hati dalam penggunaan anggaran APBDes. Saya minta dalam penggunaan anggaran jangan fiktif, jangan mark up, dan janga dobel anggaran, karena itu bentuk korupsi," pesan Nana Riana.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Beras CSR di Desa Roomo, Kejari Gresik Tahan Kades, Sekretaris, dan Ketua BPD
Ia juga berpesan jangan takut mengelola anggaran. Gunakan anggaran yang ada untuk pembangunan, kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan. Nana menyebutkan bahwa DD yang dialoksikan dari APBN (Pemerintah Pusat) untuk desa se-Indonesia sangat besar. Pada periode 2015-2023 mencapai sekitar Rp 539 triluan. Harapan pemerintah dengan tingginya DD itu bisa menggeliatkan roda perekonomian di desa untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, faktanya angka kemiskinan masih tinggi.
"Dari total sekitar 74.594 desa se-Indonesia periode 2015-2023 yang mendapatkan DD Rp 539 triliun, namun angka kemiskinan masih di angka 12,6 persen atau sekitar 14 juta penduduk," ungkapnya.
"DD besar tapi kemiskinan masih tinggi. Berarti DD yang digelontorkan belum bisa menggeliatkan roda perekonomian di desa. Makanya, saya minta agar DD bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga: Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Beras CSR Desa Roomo, Kejari Gresik Periksa Sekdes dan Ketua BPD
Dia minta agar kades dalam penggunaan DD jangan ikut-ikutan dengan melihat trend. Misal ada desa yang menggunakan DD untuk pariwisata.
"Makanya, kades jangan ikut-ikutan. Kades harus pandai baca potensi di desa yang bisa menggeliatkan perekonomian masyarakat desa. Beli material saja ke luar Gresik. Jangan. Beli di sekitar untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat sekiatar, termasuk cari tukang, kuli dan lainnya, agar bisa menghidupkan kuli bangunan dan lainnya," saran Nana.
Nana menyebutkan, dari 573 kasus dugaan korupsi yang melibatkan kades, tersangkanya lebih dari 700 orang, lebih banyak dari jumlah kades yang tersandung kasus.
Baca Juga: Kasus Dugaan Penyelewengan Dana CSR Beras: Kejari Gresik Periksa Kades Roomo, Sekdes Mangkir
"Berarti yang terlibat dugaan korupsi lebih banyak. Karena itu, perlu pendampingan desa dalam penggunaan DD, dan APBDes agar tidak korupsi dan melanggar," pungkasnya.
Hadir juga dalam kegiatan ini, Camat Kebomas Tri Joko Effendi, Ketua AKD Kecamatan Kebomas yang juga Kades Kedanyang Achmad Mustofa, Kades Sukorejo Fatkhur Rakhman, Kades Kembangan Ngadimin, Kades Randuagung Khambali, Kades Dahanrejo Hasan, Kades Sekarkurung Subhan Kades Karangkiring Didik, Kades Giri Falah, Kades Prambangan Karto, dan Kades Segoramdu Eko Wahyudi. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
