Ringkasan Berita
- 1. Aktivis dari Formasi dan TPF-N mendemo Kantor Bupati Pamekasan, menuding Korwil BGN Pamekasan merangkap jabatan sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu di bawah Yayasan Abdul Mu’thi.
- 2. Koordinator aksi mengklaim memiliki data wawancara DLH yang menunjukkan sang Korwil masih aktif sebagai kepala dapur dalam pembahasan IPAL pada November 2025, meski diangkat sebagai Korwil pada Maret 2025.
- 3. Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto, membantah keras tuduhan rangkap jabatan dan menyatakan sudah tidak menjabat sebagai kepala dapur, serta bersedia menunjukkan bukti SK resmi untuk meluruskan informasi.
- 4. Kasus ini memunculkan dua versi fakta yang bertentangan: klaim aktivis berdasarkan dokumen wawancara DLH versus penjelasan dan bukti yang dijanjikan oleh pihak terlapor.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) bersama Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut memantik perhatian publik setelah mencuatnya dugaan rangkap jabatan yang menyeret Koordinator Wilayah (Korwil) Pamekasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Iklal, menuding Korwil BGN Pamekasan masih merangkap jabatan sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, yang berada di bawah naungan Yayasan Abdul Mu’thi.
Menurut Iklal, dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengklaim pihaknya mengantongi data hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan dengan pihak yayasan, yang menyebut nama bersangkutan masih aktif sebagai kepala dapur dalam pembahasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Informasinya, Korwil diangkat sekitar Maret 2025. Namun pada 18 November 2025, yang bersangkutan masih menjadi narasumber sebagai kepala dapur saat wawancara DLH terkait IPAL,” tegas Iklal di hadapan massa aksi.
Isu ini pun langsung menuai respons dari pihak yang dituding. Hariyanto, selaku Korwil BGN Pamekasan, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dapur di Desa Banyubulu.
“Itu tidak benar. Saya sudah tidak menjabat sebagai kepala SPPG di Desa Banyubulu. Saya punya SK resminya,” ujarnya.
Tak hanya sekadar bantahan, Hariyanto juga menyatakan kesiapannya membuka bukti kepada publik guna meluruskan informasi yang beredar. Ia menilai tudingan tersebut berpotensi menyesatkan dan mencederai reputasinya.
“Saya berani tunjukkan bukti. Tidak benar saya merangkap jabatan atau melakukan kebohongan publik seperti isu yang beredar,” tandasnya. (dim/rev)
