Ringkasan Berita
- Wakil Menteri Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas inflasi.
- Pengembangan ekonomi biru memerlukan sinergi terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas berjalan berkelanjutan.
- Sektor ini dinilai strategis karena memasok 54% kebutuhan protein hewani dari ikan dan menjadi mata pencaharian bagi sekitar 7,9 juta penduduk miskin.
- Pemerintah daerah diminta memprioritaskan sektor ini dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, RKPD, dan APBD.
- Inovasi dan tata kelola berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan daya saing ekonomi daerah.
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sektor kelautan dan perikanan guna mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Menurut Wiyagus, keberhasilan pengembangan ekonomi biru sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai program prioritas dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
"Sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," kata Akhmad Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Wiyagus menjelaskan, perekonomian nasional hingga triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Sementara itu, inflasi pada Juni 2026 tetap terkendali di angka 3,34 persen.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat dipenuhi dari konsumsi ikan, sedangkan sekitar 7,9 juta penduduk miskin menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
Untuk memperkuat kontribusi tersebut, Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah memprioritaskan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar berbagai kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat daerah.
"Oleh karena itu, penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Wiyagus mengajak seluruh pemerintah daerah terus berinovasi dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Menurutnya, tata kelola yang semakin baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
"Kami mendorong daerah untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.
