Kota Malang Jadi Tuan Rumah Forum Nasional Asdeksi 2026

Ringkasan Berita
  • Kota Malang menjadi tuan rumah forum nasional Asdeksi yang diikuti 500 peserta dari 150 Sekretariat DPRD kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas SDM.
  • Forum membahas fasilitasi penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 serta penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa di Sekretariat DPRD.
  • Acara ini masuk dalam program unggulan 1.000 Event pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian melalui multiplier effect dari kunjungan peserta.
  • Wali Kota menekankan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai penghubung eksekutif-legislatif dan pentingnya kompetensi, profesionalisme, serta tata kelola yang transparan.

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Kota Malang kembali dipercaya menjadi tuan rumah forum berskala nasional. Sebanyak 500 peserta dari 150 Sekretariat DPRD kabupaten/kota yang tergabung dalam Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Tingkat Nasional, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan bertema Fasilitasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD itu dibuka Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, ia menegaskan kepercayaan menjadikan Kota Malang sebagai tuan rumah forum nasional merupakan bagian dari program unggulan 1.000 Event untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Peserta yang datang tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga menikmati berbagai potensi Kota Malang. Inilah yang kami harapkan, karena setiap kegiatan nasional mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Wahyu menekankan posisi strategis Sekretariat DPRD sebagai penghubung eksekutif dan legislatif. Aparatur Setwan, menurutnya, harus memiliki kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pemerintahan.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan APBD dan tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan serta akuntabel.

“Dengan sinergi yang kuat, profesionalisme yang terus ditingkatkan, dan tata kelola yang baik, kita dapat menghadirkan pemerintahan daerah yang akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dad/mar)