PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI wakil Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi kegigihan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah tekanan dan keterbatasan anggaran. Apresiasi ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.
Kehadiran senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut diterima langsung oleh Bupati Pamekasan, Dr. Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si., bersama Sekretaris Daerah Drs. Taufikurrachman, M.Si., serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam forum dialog tersebut, Ning Lia menyoroti kemampuan Pemkab Pamekasan mengelola roda pemerintahan meski dibayangi pemotongan anggaran yang terbilang besar dari pusat.
“Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerah hingga sekitar Rp200 miliar, tentu ini bukan hal mudah. Namun saya melihat ada semangat kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Ia tak memungkiri bahwa defisit anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan pembangunan fisik, terutama sektor infrastruktur pedesaan. Namun di sisi lain, kondisi ini dinilai melahirkan dampak positif berupa kebangkitan swadaya dan kepedulian publik.
“Dulu pembangunan banyak bergantung pada pusat, sekarang ada dorongan kesadaran bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tegas Ning Lia.
Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, ia menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi serta memperjuangkan aspirasi Pemkab Pamekasan agar mendapat perhatian proporsional dari pemerintah pusat.
“Silaturahmi dan komunikasi harus terus dijaga. Kami di DPD RI siap menjadi penghubung agar aspirasi daerah bisa tersampaikan dengan baik ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kholilurrahman membeberkan sejumlah tantangan riil terkait kondisi keuangan daerah yang dipicu oleh kebijakan fiskal nasional, termasuk persoalan skema distribusi dana bagi hasil.
Kholilurrahman mengungkapkan, terdapat piutang atau potensi kurang bayar dana transfer daerah (TDA) periode 2002–2024 yang nilainya menembus angka Rp71 miliar. Menurutnya, alokasi tersebut sangat krusial untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur jika berhasil dicairkan.
Selain itu, ia memaparkan ketimpangan perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dari potensi riil yang seharusnya mencapai Rp120 miliar, Pemkab Pamekasan saat ini baru menerima alokasi sekitar Rp50 miliar.
“Sebagian besar kami alokasikan untuk pembiayaan BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini menjadi prioritas agar layanan kesehatan tetap terjamin,” terang Kholilurrahman.
Bupati berharap DPD RI dapat mengawal aspirasi daerah penghasil agar distribusi pendapatan negara dapat disalurkan secara lebih adil, proporsional, dan langsung menyasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
