MALANG, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP), Muhamad Mardiono, mendorong seluruh anggota Fraksi PPP di DPRD agar tidak terjebak pada agenda politik rutin, melainkan fokus mengantisipasi dampak krisis global yang dinilai semakin nyata mengancam kehidupan masyarakat.
Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi PPP Provinsi Jawa Timur (Jatim) serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim di Hotel Senyum, Kota Batu, Jumat (31/7/2026) malam.
Menurutnya, eskalasi konflik di berbagai belahan dunia telah memengaruhi stabilitas ekonomi, pangan, dan energi hampir di seluruh negara. Karena itu, DPRD dituntut mampu melahirkan kebijakan yang adaptif dan berpihak kepada rakyat.
“Situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Gejolak global akan berdampak pada Indonesia. Karena itu, wakil rakyat harus mampu merumuskan kebijakan yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang akan muncul,” kata Mardiono.
Ia menilai ancaman yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari faktor geopolitik, tetapi juga perubahan iklim. Fenomena El Nino berpotensi memicu persoalan serius terhadap ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, dia meminta seluruh anggota DPRD Fraksi PPP memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta perlindungan masyarakat dari dampak perubahan iklim.
“Bukan hanya perang yang harus kita cermati, tetapi juga ancaman terhadap pasokan pangan dan air. DPRD harus memastikan regulasi serta anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurut Mardiono, Bimtek yang digelar PPP bukan sekadar meningkatkan kemampuan teknis anggota legislatif, melainkan juga menjadi wadah menyamakan arah perjuangan politik agar seluruh kader memiliki perspektif yang sama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menolak anggapan bahwa keselarasan dengan kebijakan pemerintah berarti menghilangkan fungsi kontrol DPRD. Menurutnya, pengawasan tetap harus dilakukan secara kritis, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jangan asal mendukung pemerintah, tetapi juga jangan asal mengkritik. Kontrol harus dilakukan secara proporsional dengan satu tujuan, yaitu melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mardiono juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Ia menilai langkah tersebut harus dipandang sebagai momentum untuk melakukan transformasi nasional.
Sebagai contoh, ia membandingkan perkembangan Tiongkok yang dalam sekitar 25 tahun berhasil bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi dunia.
“Bangsa ini harus berani berubah. Dunia sedang menghadapi tantangan besar dan Indonesia tidak boleh berjalan dengan cara-cara lama. Efisiensi merupakan bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih tangguh, produktif, dan siap menghadapi persaingan global,” tuturnya.
Melalui Bimtek ini, Mardiono berharap seluruh anggota fraksi PPP di Jatim mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga responsif terhadap tantangan global yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. (dad/msn)
