MAKASSAR,BANGSAONLINE.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespons isu yang menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dibangun di tengah laut dengan menduga adanya pihak yang sengaja menggiring opini negatif terhadap program pemerintah tersebut.
Menurut Zulkifli Hasan, isu tersebut tidak masuk akal jika ditinjau dari sisi teknis maupun logika. Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan sebuah bangunan didirikan di tengah laut.
"Itu memang di mana? Nggak bangun di tengah laut, gimana nyemennya itu?" kata Zulkifli Hasan di Makassar, Selasa (5/8/2026).
Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menilai kabar tersebut kemungkinan berasal dari kelompok yang merasa terganggu dengan kehadiran Kopdes Merah Putih. Namun, ia tidak menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud.
"Ya apa, warung suruh tutup. Ini memang saya kira mungkin ada yang terganggu ya, menyerang begitu, kita enggak tahu," ujarnya.
Zulhas menegaskan, Kopdes Merah Putih dibangun bukan untuk menyaingi pelaku usaha kecil maupun menjadi supermarket milik pemerintah. Menurut dia, fungsi utama koperasi tersebut adalah menjadi offtaker atau pembeli siaga hasil pertanian dan perikanan agar petani serta nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak.
Ia mencontohkan, ketika harga gabah anjlok, koperasi akan membeli hasil panen petani dengan harga acuan Rp6.500 per kilogram. Langkah serupa juga akan diterapkan terhadap hasil tangkapan nelayan.
Menurut Zulhas, ikan yang dibeli koperasi nantinya akan disimpan di fasilitas cold storage yang dilengkapi pabrik es agar kualitasnya tetap terjaga sebelum dipasarkan kembali.
"Ikan di laut murah-murah dibeli tengkulak, nanti kalau sudah ada koperasi, taruh di cold storage, dikasih pabrik es, bisa disimpan dulu. Kalau enggak laku nanti koperasi yang beli ikannya. Ikan jual ke mana? Ke SPPG," jelasnya.
Selain berfungsi sebagai penyerap hasil produksi, Kopdes Merah Putih juga akan terintegrasi dengan layanan kantor pos serta sistem pembayaran digital seperti BRILink. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperluas akses layanan keuangan dan mempercepat penyaluran bantuan sosial berbasis data penerima.
"Jadi desa punya akses terhadap pusat, pusat-pusat produksi, keuangan, akses, perbankan desa jadi dekat," tutur Zulhas.
