Muktamar ke-35 NU Jadi Ajang Bahas Aturan Rangkap Jabatan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026, dinamika bursa calon Ketua Umum semakin menghangat. Sejumlah nama menteri disebut berpotensi maju dalam kontestasi kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, menilai status menteri tidak semestinya menjadi penghalang.

“Rangkap jabatan antara Ketum PBNU dan Menteri Agama itu sudah berulang-ulang dalam sejarah Indonesia kita, jadi bukan hal yang tabu,” ujarnya melalui akun resmi media sosialnya dan dikutip hari ini, Selasa (11/8/2026).

Nama-nama seperti Nasaruddin Umar, Abdul Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Saifullah Yusuf mulai disebut dalam bursa calon. Imam Jazuli menilai kehadiran tokoh-tokoh tersebut bagian dari dinamika organisasi.

“Jika para menteri pembantu Presiden mau mencalonkan diri sebagai Ketum PBNU, saya kira tidak masalah, malah itu bagus,” katanya.

Ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah kepercayaan muktamirin dari PC dan PW NU. Menurut dia, aturan rangkap jabatan dalam ART maupun Perkum masih multitafsir dan dapat dibahas kembali dalam forum Muktamar.

“Siapa pun berhak memimpin PBNU asalkan dipilih muktamirin,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyebut larangan rangkap jabatan merupakan hasil Muktamar NU di Lampung.  Namun, ketentuan itu masih bisa dibahas kembali.

“Selebihnya nanti tergantung muktamirin apakah mau mengambil keputusan yang baru atau mempertahankan yang lama,” cetusnya.

Sedangkan Intelektual NU, KH Ahmad Baso, menilai larangan rangkap jabatan perlu dikaji ulang. Ia menyinggung sejarah NU yang pernah memperlihatkan rangkap jabatan, termasuk KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar NU sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi.

Mekanisme kepemimpinan NU selalu berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Dengan Muktamar ke-35 yang semakin dekat, perdebatan mengenai latar belakang kandidat, aturan rangkap jabatan, dan arah kepemimpinan NU diperkirakan terus menguat.

Imam Jazuli menekankan pentingnya memastikan proses pemilihan berjalan sesuai mekanisme organisasi dan memberi ruang penuh kepada muktamirin untuk menentukan sosok pemimpin NU ke depan. (mdr/mar)