GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur YLBH Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto, menilai perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak cukup hanya dimaknai sebagai seremonial. Menurut dia, momentum ini harus menjadi ajang introspeksi dan perbaikan tata kelola negara.
“Fakta kemerdekaan RI betul-betul belum 100 persen dirasakan masyarakat kecil, terbukti dengan masih banyaknya suara sumbang dan kritik terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (16/8/2026).
Ia menyoroti meningkatnya letupan sosial dan politik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Fajar mencontohkan gerakan masyarakat di Aceh yang dalam 3 hari terakhir menyuarakan keinginan lepas dari NKRI.
Ia juga mengutip pesan Tan Malaka kepada Presiden Soekarno bahwa kemerdekaan hanya milik elit dan belum dirancang untuk kemaslahatan bersama.
“Merdeka itu harus 100 persen. Apabila kalian tidak memperbaikinya maka bangsa ini tidak akan pernah merdeka,” katanya.
Menurut dia, pemerintah harus berjuang keras memenuhi arti kemerdekaan dengan memastikan rakyat tidak lagi kesulitan mencari makan, terjerat pinjaman online, mengais rezeki lewat judi daring, hingga menghadapi kendala layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia menekankan perlunya kembali pada komitmen UUD 1945, khususnya Pasal 33 tentang kemerdekaan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta Pasal 27 tentang keadilan bagi seluruh rakyat.
“Kemerdekaan baru memiliki makna substantif ketika setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, memperoleh kesempatan bekerja dan hidup layak, serta menikmati hasil pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” paparnya.
Fajar menambahkan, masyarakat tidak boleh apatis dan harus terus memberikan kritik konstruktif. Ia mengatakan, “Pemerintah sendiri janganlah memposisikan diri super power anti kritik.” (hud/mar)
